Gubernur BI Blak-Blakan, Defisit Transaksi Berjalan RI Makin Tekor
- ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga
VIVA – Bank Indonesia mengaku, neraca transaksi berjalan Indonesia atau current account deficit pada tahun ini akan sedikit melebar hingga diperkirakan mencapai di atas US$25 miliar. Angka ini lebih tinggi dibandingkan posisi tahun lalu yang hanya mencapai US$17,5 miliar.
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menegaskan, hal itu didorong oleh kinerja perdagangan Indonesia yang kurang menggembirakan. Karena impor yang tumbuh pesat melebihi pertumbuhan ekspor.
"Kalau lihat neraca perdagangan, neraca transaksi berjalan terus terang ini berat, tekornya tambah gede. Karena memang ekspornya sebenarnya cukup baik meningkat, tapi kenaikan impornya juga itu lebih besar, sehingga kenapa defisit dari transaksi berjalannya tahun ini kemungkinan akan lebih besar," ujar Perry di Gedung BI, Jakarta, Rabu malam 25 Juli 2018.
Selain itu, kata dia, dari sisi devisa, tahun lalu memang terselamatkan dengan besarnya investasi asing yang masuk melalui arus penanaman modal asing sebesar US$17 miliar. Serta adanya arus masuk modal asing yang dalam bentuk pembelian surat berharga dan saham yang cukup besar atau senilai US$20 miliar.Â
"Cuma karena tahun ini memang lagi gonjang-ganjing global lagi perang dagang, kemudian kenaikan suku bunga di Amerika Serikat, sehingga devisa yang masuk dalam bentuk investasi portfolio sangat rendah," ungkapnya.
Karena itu, kata dia, pemerintah harus melakukan berbagai upaya untuk mendorong ekspor maupun menambah devisa negara, di samping harus meningkatkan produksi dari pertanian, infrastruktur, mengurangi kemiskinan, hingga menciptakan lapangan kerja.Â
"Bagaimana kita bisa mengendalikan defisit transaksi berjalan antara lain koordinasi dengan pemerintah daerah memang untuk mendorong pariwisata. Saya kira itu memang menjadi sangat penting. Mendorong berbagai ekspor, mengurangi impor yang segala macam itu menjadi sangat penting juga di aspek-aspek yang saya sampaikan mengenai ekonomi digital," tegasnya.
China Perkuat Hak Kekayaan Intelektual, tapi Masih Bersinggungan dengan Hukum Internasional
Dalam beberapa tahun terakhir, Partai Komunis China (CCP) menjadikan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai salah satu pilar utama dalam strategi ekonomi dan teknologi
