- Shutterstock
VIVA – Pemerintah mengeluhkan belum semuanya devisa hasil ekspor atau DHE masuk ke Indonesia, atau baru sebanyak 80-81 persennya yang masuk. Dari situ, baru 15 persennya yang dikonversikan ke rupiah, sehingga dikatakan hal itu menyebabkan kebocoran ekonomi.
Menanggapi hal itu, Ketua Gabungan Pengusaha Eksportir Indonesia, Benny Soetrisno, menjelaskan, adapun alasan mengapa para eksportir belum sepenuhnya memasukkan DHE ke Indonesia, salah satunya adalah karena beberapa produk ekspor bahan bakunya masih berasal dari impor, sehingga valuta asing masih sangat dibutuhkan pelaku usaha.
"Eksportir butuh forex (foreign exchange), bahan baku dibeli forex impor, pasti ada satu persyaratan diminta eksportir tersebut. Kalau pembiayaan di dalam negeri, ekspornya lewat dalam negeri, tentu ada komponen rupiah yang ditukar dari dolar ke rupiah, kalau kita impor bahan baku, forex ditanggung pemerintah, itu enggak ada masalah," ujar dia di Hotel Millenium, Jakarta, Rabu 8 Agustus 2018.
Karena itu, dia mengungkapkan, jika para eksportir harus memasukkan seluruh DHE-nya ke dalam negeri dan menukarkannya ke dalam rupiah, maka sudah dipastikannya kerugian akan dialami para eksportir, karena fluktuasi kurs tentu akan memengaruhi proses industri.
"Kalau terjadi fluktuasi kurs, kalau enggak dijamin, rugi juga. Tapi apapun perusahaan di dalam negeri, pajak pasti masuk ke dalam negeri. Tapi forex memang dibutuhkan untuk menunjang kestabilan di dalam negeri," papar Benny.
Di samping itu, lanjut dia, harga kurs beli perbankan yang murah juga turut memengaruhi pertimbangan para eksportir untuk mengonversi DHE ke rupiah. Sebab, perbankan selalu mematok kurs bawah saat membeli dolar sehingga nilainya rendah.
"Forex ini, kalau memang dibutuhkan di dalam negeri, tapi kami dikasih kurs bawah, ini kurs beli atas. Temu tengah saja, kalau kami dikasih kurs tengah, pasti ada take and give-nya," tutur dia.
Neraca Perdagangan Januari Surplus, BI: Positif Topang Ketahanan Eksternal Ekonomi RI
Bank Indonesia (BI) menilai surplusnya neraca perdagangan Indonesia pada Januari 2024 akan menopang ketahanan eksternal perekonomian RI ke depan.
