DPR Apresiasi Pengembangan PLTA Batangtoru
- VIVA.co.id/FIkri Halim
VIVA – Dewan Perwakilan Rakyat mengapresiasi kolaborasi pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Air atau PLTA Batangtoru, oleh PT North Sumatera Hydro Energy dengan Universitas Sumatera Utara dan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan.
Pengembangan itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman bersama (Memorandum of Understanding/MoU) antara Rektor USU Prof. Dr. Runtung, SH, M.Hum, Direktur NSHE Sarimudin Siregar, dan Bupati Tapanuli Selatan H. Syahrul M. Pasaribu, S.H di Gedung Rektorat USU, di Medan, Senin 10 September 2018.
Kolaborasi ini akan semakin memperkuat komitmen bersama merawat keanekaragaman hayati di kawasan Batangtoru, sekaligus mempercepat pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan untuk memenuhi kebutuhan energi nasional.
Ketua Komisi VII DPR Gus Irawan Pasaribu, seperti dikutip dari keterangannya, Selasa 11 September 2018, menyatakan dukungannya untuk percepatan pengerjaan PLTA Batangtoru. Selain bisa menghemat APBN hingga Rp6 triliun per tahun, proyek ramah lingkungan ini merupakan solusi untuk mengatasi krisis listrik di Sumatera.
Menurutnya, nota kesepahaman ini sangat penting, agar target penyelesaian PLTA Batangtoru pada 2022, bisa terealisasi. Politisi ini pun sangat mengapresiasi keterlibatan universitas dalam proyek-proyek strategis nasional.
Dia berharap, Universitas Sumatera Utara mengerahkan ilmuwan-ilmuwan terbaiknya untuk memberikan masukan. “Universitas ini tempatnya orang-orang pintar, jadi memang harus berkontribusi. Jangan pula program-program seperti ini dimanfaatkan orang untuk mencari uang receh, memalukan,” kata Gus.
Gus mengaku bingung dengan kampanye sebagian orang yang menyebut PLTA Batangtoru tidak dibutuhkan, karena listrik Sumatera Utara dalam kondisi surplus. Pernyataan ini disebut menyesatkan. Surplus sebesar 160 Megawatt yang dialami Sumut saat ini hanya bersifat sementara.
Menurutnya, Sumut akan kembali krisis listrik bila kontrak Marine Vessel Power Plant (MVPP), sebuah kapal pembangkit listrik yang disewa dari Turki, tidak diperpanjang pada 2022. “Kapal itu kan sifatnya bukan jangka panjang, kita cuma mengontrak lima tahun. Dan, biayanya mahal,” kata Gus.
Gus cukup memahami latar belakang keberadaan kapal yang menyalurkan listrik 240 MW itu, karena dirinya sebagai orang terdepan yang mendorong pemerintah mendatangkannya ke Belawan. Dia menambahkan, Dirut PLN sempat menentang usulannya ketika itu dengan alasan biaya yang terlalu mahal.
