- ANTARA FOTO/ICom/AM IMF-WBG/M Agung Rajasa
VIVA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, meskipun defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2019 lebih kecil dari APBN 2018, Pemerintah akan tetap menjalankan kebijakan fiskal yang ekspansif.
Dia pun memastikan kegiatan ekonomi akan tetap didorong dengan peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja negara, sehingga tetap memberikan dorongan yang optimal bagi perekonomian nasional.
Dan akhirnya target penerimaan negara dipastikannya bakal tetap naik, diiringi dengan kuatnya belanja negara.
Dalam APBN 2019 defisit anggaran ditetapkan dikisaran 1,84 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau sebesar Rp296 triliun. Lebih rendah dari outlook 2018 sebesar 2,12 persen terhadap PDB atau Rp314,2 triliun.
"Pemerintah tetap menjalankan kebijakan fiskal yang ekspansif, rencana penarikan utang yang semakin menurun dan secara terukur, dan dikelola secara transparan, akuntabel, serta sesuai standar internasional," kata Sri Mulyani di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu 31 Oktober 2018.
Kebijakan fiskal yang ekspansif tersebut dikatakannya dapat dibuktikan dari masih tumbuhnya target pendapatan negara, di mana dari sisi perpajakan disepakati sebesar Rp1.786,4 triliun, atau secara nominal tumbuh 15,4 persen dari outlook realisasi APBN 2018.
"Cukup menantang namun realistis untuk dicapai," katanya.
Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 2019 ditargetkan mencapai Rp378,3 triliun atau naik 8,3 persen terhadap perkiraannya di APBN 2018.
Sedangkan, belanja negara dalam APBN 2019 ditetapkan sebesar Rp2.461,1 triliun atau meningkat 11 persen dari perkiraannya di 2018, yang dialokasikan melalui Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.634,3 triliun dan melalui Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp826,8 triliun.
"Upaya menjaga keberlanjutan fiskal juga terlihat dari defisit keseimbangan primer yang mencapai Rp20,1 triliun, yang jauh lebih rendah dibandingkan perkiraannya di APBN tahun 2018," tuturnya.
