Soal Century, Boediono: Saat Itu Tak Pernah Pikir Risiko Politik

Mantan Wakil Presiden Boediono.
Sumber :
  • ANTARAFOTO/Hafidz Mubarok

VIVA – Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia, Boediono mengungkapkan bahwa apa yang dilakukannya kala menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia saat menempuh berbagai kebijakan penyelamatan ekonomi bangsa di tengah krisis 2008, adalah murni atas pertimbangan ekonomi.

Yasonna Dorong Forum Pengembalian Aset Korupsi Century dan e-KTP di Forum AALCO

Kebijakannya untuk menyelamatkan Indonesia dari rangkaian krisis ekonomi global yang bermula dari kredit macet perumahan rakyat di Amerika Serikat, atau yang dikenal Subprime Morgage Crisis itu, mengharuskan dia melakukan penjaminan dana nasabah atau full blanket guarentee terhadap bank yang dianggap berdampak sistemik, yaitu Bank Century.

"Waktu itu, saya dan teman-teman enggak pernah pikir risiko politik, pertimbangannya risiko ekonomi. Seandainya kita tahu, ya kita tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan," kata Boediono, dalam sebuah forum di Djakarta Theater XXI, Rabu 28 November 2018.

Sosok Ganjar Pranowo, Capres dari PDI Perjuangan

"Tapi benar-benar tidak kita pikirkan ke situ. Apa yang terbaik yang kita anggap dari segi praktik dan teori kebijakannya yang terbaik kita ambil. Kita mengusulkan untuk dilakukan full blanket guarantee dan dilakukan. Jadi, satu-satunya opsi saat itu, ya kalau ada bank yang sakit, ya jangan ditutup saat itu, nanti saja tutup," tambahnya.

Dia juga menambahkan, pada saat mengambil kebijakan itu, pada dasarnya juga sudah melaksanakan proses-proses yang sangat terbuka dan transparan. Di mana, rekaman rapat yang dilakukan pun sudah dilihat banyak masyarakat, serta tidak tercipta dari keputusan tunggal dia semata.

Soal Rp 349 Triliun, Fahri Hamzah Ingatkan Skandal Bank Century Rp 6,7 T Saja DPR Heboh

"Itu keputusan bukan keputusan saya pribadi, itu suatu proses pengambilan keputusan terbuka, transparan, bahkan diskusinya sudah beredar luas. Makanya, itu suatu yang snagat baru di negara kita. Enggak banyak negara yang dapat rekaman diskusi di bank sentral seperti saat itu," tuturnya.

Dia pun menegaskan kembali, saat itu pertimbangan yang dilakukan Bank Sentral, Kementerian Keuangan, atau Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) memang menilai kondisi krisis yang berdampak dari global dengan banyak tutupnya perbankan atau lembaga keuangan merupakan kondisi yang sangat serius bagi perekonomian bangsa.

"Saya pengalaman beberapa puluh tahun di pemerintahan, saya merasa ini perlu kita tangani serius, situasinya sangat serius, dan waktu itu kita pikirannya satu, jangan sampai ekonomi Indonesia jeblok lagi seperti 97-98, karena biaya ekonominya besar. Banyak pengangguran, kue nasional kita minus, itu semua adalah turunkan tingkat hidup, sosial indikatornya mundur 10 tahun," tegas mantan Gubernur Bank Indonesia itu.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya