Backlog Rumah Tinggi, BPN: Kementerian Perumahan Perlu Dibentuk Lagi
- VIVA/Antique
VIVA – Badan Pemenangan Nasional atau BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno menegaskan pentingnya pembentukan kementerian khusus yang mengurusi tentang perumahan rakyat. Itu karena backlog atau kesenjangan antara ketersediaan dengan kebutuhan rumah rakyat semakin tinggi tiap tahunnya.
Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Suhendra Ratu Prawiranegara mengungkapkan, berdasarkan data yang dimilikinya, backlog perumahan pada 2020 akan mencapai 20 juta rumah akibat backlog perumahan selama ini tidak terselesaikan. Pada 2010, backlog berdasarkan data sensus Badan Pusat Statistik dikatakannya mencapai 13,4 juta.
Karena itu, Staf Khusus Menteri Pekerjaan Umum 2005-2009 itu terkejut, saat Pemerintahan Joko Widodo menjabat justru meleburkan persoalan perumahan rakyat dengan pekerjaan umum dalam satu kementerian di tengah, ancaman kekurangan rumah di Indonesia terus menghantui.
"Menjadi sangat kaget bagi saya pada saat keputusan politik yang dibuat pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla membentuk Kementerian PUPR. Itu sebetulnya saat itu saya membatin dan pemikiran saya ada kiamat kecil bagi sektor perumahan rakyat," ungkapnya di Jakarta, Selasa 5 Maret 2019.
Selain ancaman backlog yang besar itu, dia menambahkan bahwa luas permukiman kumuh terus bertambah dari masa ke masa di kota-kota, yakni 47.393 hektare pada 2000 dan 59.000 hektare 2010 berdasarkan Sensus BPS. Dengan pertambahan rata-rata lebih dari 1.000 hektare setiap tahunnya, diperkirakan mencapai 70.000 hektare pada 2020.
Akibat itu, Suhendra mengatakan bahwa bertambah luasnya permukiman kumuh bukan hanya menjadi tantangan pengelolaan kota, namun juga tantangan penyediaan perumahan rakyat, karena angka kekurangan rumah akibat rumah-rumah tidak layak huni dan ilegal itu berlokasi di lingkungan permukiman.
"Kota-kota seperti ini menggambarkan pemerintah lemah dalam mengelola urbanisasi. Untuk itu pemerintah juga harus hadir dalam sisi regulasi dan konsep penanganan tantangan urbanisasi," ungkapnya.
"Maka kami Insya Allah ada saatnya Kementerian Perumahan Rakyat akan hadir kembali apabila Prabowo-Sandi terpilih. Karena di negara maju, Jepang, Korea, Singapura, Malaysia mereka sangat fokus menangani public housing. Jadi, tidak boleh sebatas ditempelkan di Kementerian PU. Itu dua hal yang berbeda," tambah Suhendra. (asp)
BRI Konsisten Dukung Program Perumahan Nasional, Salurkan KPR Subsidi Rp16,79 Triliun hingga Februari 2026
BRI memperkuat perannya dalam mendukung program perumahan nasional melalui penyaluran Kredit Pemilikan Rumah Subsidi (KPRS) dan telah menjangkau 122.838 debitur.
