- VIVA.co.id
VIVA – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengungkapkan, serapan anggaran Kementeriannya hingga 24 Maret 2019 baru sebesar Rp7,3 triliun. Nilai ini setidaknya baru mencapai 6,59 persen dari total pagu anggaran Kementerian PUPR sepanjang 2019 sebesar Rp110,7 triliun.
Hal itu disampaikan Basuki dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI tentang evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2019. Dalam rapat tersebut turut hadir Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo.
"Realisasi keuangan dan fisik sampai 24 maret kemarin dari (total anggaran) Rp110,7 triliun untuk fisik sudah 7,13 persen sedangkan keuangannya sebesar 6,59 persen," ujar Basuki, Senin 25 Maret 2019.
Penyerapan anggaran itu, diperoleh dari lelang proyek 2019 yang sudah terkontrak. Setidaknya, kata dia, ada sebanyak 8.755 paket pekerjaan yang harus dikerjakan PUPR sepanjang tahun ini dengan nilai yang mencapai Rp88,5 triliun.
"Jadi 2019 ini ada 8.755 paket pekerjaan yang harus dikerjakan di PUPR," jelas dia.
Basuki menerangkan, saat ini masih ada sebanyak 5.293 paket lelang yang dalam proses. Untuk tahun ini, pihaknya juga akan memberikan porsi yang lebih besar kepada pengusaha atau kontraktor kecil.
Di mana klasifikasi kontrak kecil maksimal Rp10 miliar dialokasikan sebesar 71 persen dari paket lelang. Kontrak menengah Rp10-100 miliar sebanyak 22 persen, dan kontrak besar di atas Rp100 miliar sebesar 7 persen.
"Diharapkan dengan kebijakan ini pengusaha kelas kecil menengah di daerah dapat porsi lebih besar." (mus)
Kontraktor Proyek Inpres di NTT Tinggalkan Utang Miliaran Rupiah Kabur ke NTB
Pelaksana Proyek Instruksi Presiden Tinggalkan Utang Miliaran Rupiah di NTT, Kontraktor Kabur ke NTB
