- VIVA/M Ali Wafa
VIVA – Pemerintah baru saja menandatangani Kesepakatan Rencana Aksi Pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2018, tentang Percepatan Pembangunan Kota Baru Mandiri atau KBM di Tanjung Selor.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution menjelaskan, langkah ini merupakan bagian dari amanat RPJMN 2015-2019, untuk membangun 10 kota baru yang mandiri dan terpadu yaitu Padang, Palembang, Pontianak, Banjarbaru, Maja, Makassar, Manado, Sorong, Jayapura, dan Tanjung Selor.
“Pembangunan kota-kota baru tersebut diarahkan sebagai pengendali urbanisasi di kota atau kawasan perkotaan metropolitan di luar Pulau Jawa-Bali,” kata Darmin di kantornya, kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Rabu 27 Maret 2019.
Darmin menegaskan, penandatanganan ini merupakan komitmen pemerintah pusat dan daerah, dalam mempercepat pembangunan KBM Tanjung Selor sebagai pusat pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara.
"Hal ini didukung dengan tingginya indeks daya saing wilayah Provinsi Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur, yang berada di peringkat ketiga pada 2017 lalu. Tingginya indeks daya saing itu juga didukung oleh tingginya kualitas hidup dan pembangunan infrastruktur," ujarnya.
Darmin pun menjabarkan empat langkah awal pembangunan KBM Tanjung Selor. Langkah pertama adalah merevisi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Bulungan, sebagai landasan utama dalam pembangunan Kota.
Kedua, menyusun rencana pembangunan Tanjung Selor secara lebih terpadu, termasuk menyusun tata kelola pemerintahan yang efisien dan efektif.
Langkah ketiga, lanjut Darmin, mempersiapkan infrastruktur fisik dan Sumber Daya Manusia, yang dapat mendukung berkembangnya Kota Tanjung Selor berdasarkan perencanaan yang matang dan berbasis spasial.
"Kemudian, langkah terakhir adalah dengan menyusun action plan, atau rencana kerja pembangunan Kota Mandiri Tanjung Selor," ujarnya.
Diketahui, KBM Tanjung Selor secara geografis berada di posisi yang strategis, dan didukung dengan pengembangan Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Tanah Kuning.
Selain itu, di sana juga terdapat Kawasan Perbatasan Negara antara Indonesia-Malaysia yang berlokasi di wilayah Nunukan, serta sejumlah infrastruktur pendukung lainnya.
