Jokowi Usul Maskapai Asing Masuk RI, Solusi Tiket Pesawat Murah?

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi
Sumber :
  • VIVA/Fikri Halim

VIVA – Presiden Joko Widodo memberi wacana untuk memasukkan maskapai asing ke rute penerbangan domestik di Indonesia guna meningkatkan kompetisi di industri penerbangan di dalam negeri. Hal ini merupakan salah satu jawaban atau solusi pemerintah untuk menciptakan harga tiket pesawat yang murah. 

INACA Tak Setuju Iuran Pariwisata Masuk Dalam Komponen Tiket Pesawat, Ini Alasannya

Lantas, apakah maskapai asing masuk ke RI akan menciptakan harga tiket pesawat yang murah? 

Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, menilai saran yang disampaikan oleh Presiden adalah saran yang baik. Budi yakin kebijakan ini mampu menciptakan harga tiket pesawat yang murah. 

Garuda Indonesia Dipanggil KPPU, Dirut Pastikan Tak Ada Kartel Harga Tiket Pesawat

"Ini kan satu saran yang baik dari Presiden. Segala bisnis apapun kalau dilakukan dengan kompetisi, otomatis timbul keseimbangan antara demand dan supply. Industri apapun, kalau demand dan supply berimbang maka harga akan terkoreksi dengan angka ekuilibirium," ujar Budi di kantornya, Jakarta, Senin 3 Juni 2019. 

Dia mengatakan, ide yang baik itu akan dikaji oleh Kementerian Perhubungan. Budi mengaku juga mengetahui, apabila ada perusahaan asing yang ingin beroperasi di Indonesia harus mengikuti asas cabotage atau aturan yang melindungi agar bisnis maskapai domestik tidak terganggu. 

Menhub Ingatkan soal Harga Tiket Pesawat, Ini Penjelasan Dirut Garuda

"Kita tahu, apabila ada perusahaan asing akan beroperasi di indonesia, harus memenuhi asas cabotage. Di mana perusahaan asing harus bekerja sama dengan perusahaan Indonesia," ungkap mantan direktur utama PT Angkasa Pura II itu.

Perusahaan lokal, kata Budi, harus mayoritas dalam bentuk usaha kerja samanya dengan perusahaan maskapai asing tersebut. Sementara itu, Budi melanjutkan bahwa pemerintah tentu tidak akan dengan mudah menerima perusahaan asing. 

"Apalagi udara ini membutuhkan suatu kualifikasi yang baik. Jadi kami sedang mengkaji dan kami akan melaporkan kepada Bapak Presiden sebelum menetapkan apa yang akan dilakukan," tuturnya. 

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya