Pagu Anggaran 2020 Turun, Menko Darmin Pastikan Tak Ganggu Kinerja

Darmin Nasution
Sumber :
  • VIVA/M Ali Wafa

VIVA – Pagu anggaran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang diusulkan untuk tahun anggaran 2020 mengalami penurunan dibanding tahun ini. Anggaran yang diajukan sebesar Rp409.357.649.000, atau turun Rp4,8 miliar dari posisi 2019.

Yuk Simak! Keberlanjutan Pemulihan Ekonomi Nasional 2022

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, mengatakan, penurunan itu disebabkan adanya penyesuaian anggaran 2020 dengan didasari atas realisasi pagu anggaran 2015. Demi menopang prinsip efisiensi dan efektivitas anggaran. 

"Itu kita sudah sesuaikan dengan pagu indikatif sesuai arahan Presiden yang mendasarkan diri pada baseline pagu anggaran 2015," kata Darmin saat menyampaikan usulan anggaran ke Badan Anggaran DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 25 Juni 2019. 

Buka Beasiswa LPDP 2022, Menkeu Minta Pengelola Dana Abadi Transparan

Meski turun, Darmin menegaskan bahwa program dan kegiatan kementeriannya tidak mengalami penurunan pada 2020. Namun sebaliknya, alami kenaikan, terutama dengan mengimbangi capaian indikator ekonomi dan sosial Indonesia yang terus alami peningkatan pada 2018.

Misalnya, kata dia, pertumbuhan ekonomi sejak 2015-2018 terus meningkat, dari yang hanya naik 4,88 persen menjadi 5,17 persen. Kemudian, inflasi mampu terkendali dari yang 2015 di kisaran 3,5 persen ke bawah menjadi di bawah posisi itu, yakni 3,13 persen.

Sri Mulyani: Subsidi Jadi Belanja APBN Terbesar pada Januari 2022

"Demikian juga tingkat kemiskinan, pengangguran dan rasio gini yang menunjukkan gabungan dari semua ini, pertumbuhan kita kualitasnya relatif baik. Bukan hanya tumbuh tapi kualitasnya baik," tutur dia.

Untuk mendorong baiknya indikator-indikator perekonomian tersebut, Darmin mengatakan bahwa pada 2020 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah menyiapkan dan akan melaksanakan 26 program prioritas serta 40 program reguler.

"Itu mulai dari KUR (Kredit Usaha Rakyat), strategi nasional keuangan inklusif, tim pengendalian inflasi pusat, insentif fiskal dan seterusnya, ada 26 mohon maaf kami tidak baca satu-satu. Kemudian ada 40 program reguler yang dibagi ke tujuh kedeputian," ungkap dia.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya