Tantangan Ekonomi Jokowi: Dari Investor Hengkang Hingga Utang

Meningkatkan kemudahan berbisnis

Tak semua indeks ekonomi Indonesia suram. Pada periode pertama pemerintahan Jokowi, indeks Kemudahan dalam Berbisnis ( Ease of Doing Business ) mengalami kemajuan. Pada tahun 2015, Indonesia maju ke peringkat 106 dari 190 negara dunia, dari sebelumnya 120 di bawah pendahulu Jokowi, Susilo Bambang Yudhoyono.

Setahun selanjutnya, Indonesia naik ke peringkat 91 dan mencapai titik terbaiknya pada tahun 2017 dengan duduk di peringkat 72, sebelum turun satu peringkat tahun lalu. Dari kategori ini, Jokowi berhasil mewujudkan janjinya dalam meningkatkan indikator peringkat EoDB, meski belum menjadi yang terkemuka di tingkat Asia.

Semua ini tak lepas dari peran 16 paket deregulasi yang diterbitkan Jokowi yang isinya antara lain kemudahan layanan investasi tiga jam, perluasan tax allowance dan tax holiday , insentif untuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), relaksasi daftar negatif investasi, penerapan online single submission untuk mempermudah izin usaha, dan lain-lain.

Meningkatnya peringkat ini turut mendorong terciptanya investasi di Indonesia.

Realisasi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri naik 16,4% menjadi Rp182,8 triliun pada semester pertama tahun ini jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, sementara realisasi investasi Penanaman Modal Asing adalah Rp212,8 triliun, atau naik empat persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2018.

"Walaupun Bank Dunia dan IMF telah menurunkan proyeksi pertumbuhan Indonesia tahun ini, kami di BKPM tetap all out . Target realisasi investasi kami tahun ini sebesar Rp850 triliun dan dari target ini sekitar 50-55% kami berharap disumbang oleh FDI," kata Wisnu Wijaya Soedibjo, Deputi Bidang Kerjasama Penanaman Modal di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

"Dalam lima tahun ke depan kami masih cukup optimistis kami bisa mencapai target. Kami punya cukup banyak stok FDI. Minat atas investasi di Indonesia tinggi tapi memang realisasinya tidak bisa secepat di Vietnam," tambahnya.

Utang membengkak

"Kita mau mandiri, sehingga segala bentuk proses pembangunan pendidikan, infrastruktur harus menggunakan dana sendiri. Jokowi-JK (Jusuf Kalla) menolak bentuk utang baru supaya bisa mengurangi beban utang setiap tahun," kata Tjahjo Kumolo, salah satu anggota tim kampanye Jokowi-JK pada pemilu 2014.