Menko Airlangga: UU Cipta Kerja Mementingkan Kepentingan Rakyat

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.
Sumber :
  • Repro video.

VIVA – Pemerintah menekankan, Undang Undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja yang telah disahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atas usulan pemerintah, merupakan aturan yang mementingkan kepentingan rakyat.

img_title Investor Pilih Wait and See Usai Gibran Mundur, Airlangga: Politik dan Ekonomi Harus Dipisah

Baca Juga: Soal UU Ciptaker, Demokrat Prediksi Jokowi Tak Akan Tanda Tangan

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, saat konferensi pers bersama 12 menteri Kabinet Indonesia Maju. Mereka menjelaskan mengenai UU Cipta Kerja.

img_title Jakarta Dibidik Jadi Kota Global 2045, Airlangga Ungkap Kunci Transformasinya

"Dan UU Cipta Kerja mementingkan kepentingan rakyat, disusun dan didorong melalui DPR dan ini menegaskan kepastian hukum," kata Airlangga saat konferensi pers secara virtual, Rabu 7 Oktober 2020.

Airlangga menekankan, Indonesia sangat membutuhkan lapangan kerja dan harus keluar dari ancaman middle income trap atau jebakan negara berpendapatan menengah. Solusinya dengan UU Cipta Kerja.

img_title Batas Penghasilan Tidak Kena Pajak Diwacanakan Naik pada 2027, Jadi Berapa?

"Ada 2,92 juta anak muda yang membutuhkan lapangan pekerjaan, apalagi di tengah pandemi COVID ini kebutuhan atas lapangan kerja baru sangat mendesak," tuturnya.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Airlangga pun kembali membantah beberapa hoax yang beredar setelah disahkannya UU Cipta Kerja tersebut oleh DPR pada 5 Oktober 2020. Misalnya upah minimum yang dihilangkan.

"Tidak dihapuskan, tapi tetap memperhatikan pertumbuhan ekonomi dan inflasi serta salary yang diterima tidak turun, ada kepastian pembayaran pesangon dan jaminan kehilangan pekerjaan," ujar dia. (art)

Ilustrasi mata uang Yuan

RI Perluas Penggunaan Yuan, Pertamina hingga PLN Didorong Transaksi Energi Pakai Mata Uang China

Pemerintah dengan tegas mendorong penggunaan yuan dalam transaksi energi dan perdagangan dengan China. Pertamina hingga PLN didorong memanfaatkan skema LCT.

img_title
VIVA.co.id
14 November 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut