VIVA – Juru Bicara Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Abdul Malik Haramain menjelaskan, penerima dana desa didominasi oleh petani dan buruh tani. Dengan jumlah mencapai 7.041.959 orang atau sekitar 80 persen.
Kemudian, penerima dana desa paling banyak kedua adalah nelayan dan buruh nelayan, dengan jumlah mencapai 323 ribu orang lebih atau sekitar 4 persen.
Selain itu, ada buruh pabrik sebanyak 163 ribu orang atau sekitar 2 persen, guru 68 ribu orang lebih atau sekitar 1 persen, kemudian pedagang dan UMKM sebanyak 404.000 orang lebih atau sekitar 5 persen.
"Jadi total BLT dana desa yang tersalurkan itu seluruhnya sudah bisa meng-cover hingga 8 juta lebih warga miskin di Indonesia," kata Malik dalam telekonferensi, Selasa, 10 November 2020.
Baca juga: Serapan Dana Desa di Tiga Program Unggulan Capai Rp37 Triliun
Malik berharap, setidaknya program BLT dana desa itu akan bisa membantu menekan angka kemiskinan di masyarakat desa agar tidak bertambah banyak, dan membuat warga miskin baru agar tidak semakin miskin.
Di sisi lain, selain program BLT dana desa, program Padat Karya Tunai Desa (PKTD) diakui Malik juga menjadi program prioritas Kemendes PDTT.
Sebab, program PKTD ini juga menjadi metode pemerintah untuk merespons dampak pandemi COVID-19 khususnya bagi masyarakat di wilayah pedesaan.
"Dimana data kami menunjukkan bahwa alokasi dana desa untuk PKTD itu mencapai sekitar Rp10 triliun lebih, dari total dana desa yang cair," ujarnya.
Diketahui, penyerapan anggaran pada tiga program unggulan Kemendes PDTT saat ini sudah mencapai sekitar Rp37 triliun lebih. Per 8 November 2020, penggunaan dana Desa Tanggap COVID-19 sudah mencapai sekitar Rp3 triliun, untuk Padat Karya Tunai Desa (PKTD) sudah mencapai Rp10 triliun, dan untuk BLT dana desa sudah mencapai Rp18,4 triliun.
Sehingga, total dana desa yang digunakan untuk program Desa Tanggap COVID-19, BLT dana desa, dan PKTD itu kira-kira sudah mencapai Rp37 triliun lebih dari total pagu anggaran sekitar Rp71 triliun.
Marak Korupsi Dana Desa, Kemenkeu Ancam Blacklist dan Hentikan Penyaluran
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyoroti soal besarnya potensi korupsi yang bisa dilakukan oleh oknum-oknum perangkat desa terhadap dana desa.
