Sebut Politisasi Bansos, Anies Baswedan Justru Banyak Berharap ke Sri Mulyani
- Dok Anies Baswedan
Jakarta - Bantuan sosial atau bansos, akan digelontorkan kembali oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo. Bagi capres nomor urut 1, Anies Baswedan, ini seperti terjadi politisasi bansos. Justru yang dia harapkan hanya ke Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Anies Baswedan berharap Menkeu Sri Mulyani jadi penjaga kewarasan bernegara di tengah isu politisasi bantuan sosial (bansos). Sebab Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebagai pihak yang mengucurkan bansos berupa bantuan langsung tunai (BLT) tersebut.
"Kita berharap sekali dari ibu Menkeu untuk bisa menjadi penjaga itu di saat politisasi ini terjadi," ujar Anies di Padepokan Kalisoga, Brebes, Jawa Tengah, dikutip Rabu, 31 Januari 2024.
Anies menegaskan, saat ini terjadi fenomena menteri yang ikut menyuarakan soal bansos pemerintah saat masa kampanye Pemilihan Umum atau Pemilu 2024. Sri Mulyani diharapkan turut menjaga pilar integritas.
"Kita berharap menteri keuangan menjadi pilar penjaga integritas, pilar penjaga teknokrasi yang menjauhkan praktik-praktek politisasi yang remeh-temeh ini terjadi di republik ini," kata dia.
Sebelumnya, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp 11,25 triliun
"Kalau untuk tiga bulan itu (anggarannya) Rp 11,25 triliun untuk 18 juta KPM, Januari, Februari, sampai Maret," kata dia.
Sri Mulyani menjelaskan, BLT itu akan disalurkan sekaligus di Februari 2024 sebesar Rp 600 ribu. Artinya, setiap bulan KPM menerima Rp 200 ribu.
"Ini sudah hampir selesai (Januari) tapi dari Kemensos untuk urusan DIPA-nya, dan penggunaan datanya dan appointment terhadap cost. BLT diberikan tiga bulan sekaligus (di Februari), nanti kita lihat kesiapan dari Kemensos," jelasnya.
