Menkeu: IMF dan Bank Dunia Setuju Tunda Pembayaran Utang 46 Negara
- Arrijal Rachman/VIVAnews.com
VIVA – Para pemimpin negara yang tergabung dalam G20, mengakui dukungan perekonomian masih perlu dilakukan untuk bangkit dari dampak Pandemi COVID-19, meskipun adanya perbaikan pada kuartal III-2020.
Demikian disampaikan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, usai mendampingi Presiden Joko Widodo dalam Konferensi Tingkat Tinggi G20 secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Sabtu, 21 November 2020.
Tuan rumah KTT G20 pada tahun ini adalah Arab Saudi dan diselenggarakan secara virtual di Riyadh. KTT ini diselenggarakan pada 21–22 November 2020 dengan mengangkat tema besar seputar penanganan COVID-19.
"Menunjukkan adanya pembalikan namun itu masih sangat awal dan rapuh, oleh karena itu dalam pembahasan financial track agar kebijakan mendukung pemulihan ekonomi tetap dilakukan dan jangan ditarik terlalu dini," tegas dia.
Baca juga: Presiden Jokowi Sampaikan 2 Hal Penting dalam KTT G20
Pembahasan di sektor keuangan dalam KTT G20 tersebut, kata Sri, juga disinggung mengenai pembiayaan penanganan COVID-19. Khususnya mengenai keterbukaan akses semua negara untuk mendapat vaksin.
"Sehingga mereka dapat vaksin. Akses vaksin ini penting karena tidak akan ada pemulihan ekonomi di seluruh dunia sampai seluruh negara dapat akses vaksin tersebut," ucap Sri.
Selain persoalan itu, dia melanjutkan, KTT G20 juga membahas mengenai inisiatif penangguhan pembayaran utang. Inisiatif ini diberikan untuk memberikan fasilitas relaksasi bagi pembayaran utang negara-negara miskin.
Oleh sebab itu, dalam pembahasan Debt Service Suspension Initiative yang juga didukung oleh lembaga multilateral seperti IMF dan Bank Dunia dikatakannya menyepakati untuk memberikan relaksasi cicilan utang.
"Tadinya pada sampai akhir tahun ini yang kemudian diperpanjang hingga pertengahan tahun 2021, tujuannya agar negara berpendapat rendah akan bisa dapat ruang fiskal untuk bisa tangani COVID-19," tutur dia.
Mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu mengatakan, dari inisiatif tersebut, telah disepakati untuk menunda pembayaran utang 46 negara dari total 77 negara yang memenuhi kriteria masuk inisiatif tersebut.
"Untuk mendukung negara-negara miskin agar mereka memiliki ketahanan lebih untuk menangani COVID-19. Kemudian, juga disepakati agar treatment terhadap utang bisa disamakan antara negara-negara yang selama ini tergabung dalam Klub Paris maupun yang di luar Klub Paris," ucapnya.
Utang Jatuh Tempo RI pada 2025 Capai Rp 800 Triliun, Sri Mulyani Bilang Gini
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan alasan besarnya pembayaran utang jatuh tempo yang lebih dari Rp 800 triliun pada 2025.
