Sri Mulyani: RI Butuh Rp3.461 Triliun buat Kendalikan Perubahan Iklim
- VIVA/Muhamad Solihin
VIVA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan komitmen Indonesia untuk mengendalikan perubahan iklim. Untuk itu, pemerintah membutuhkan anggaran yang sangat besar dalam jangka panjang.
Perubahan iklim, menurutnya, menjadi persoalan serius yang harus dihadapi seluruh dunia, tak terkecuali Indonesia. Sebab, dampaknya bukan hanya bagi lingkungan, tetapi juga persoalan pembangunan yang berdampak pada sektor keuangan, ekonomi dan pembiayaan.
Pengendalian perubahan iklim telah masuk ke dalam prioritas nasional keenam di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Program prioritasnya, yakni peningkatan kualitas lingkungan, peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta pembangunan rendah karbon.
Berdasarkan Second Biennial Update Report (2nd BUR) 2018, Sri menuturkan, Indonesia diperkirakan membutuhkan pendanaan untuk pengendalian perubahan iklim sebesar Rp3.461 triliun hingga 2030.
"Berarti per tahunnya saja setidaknya kita memerlukan Rp266,2 triliun," kata Sri sebagaimana dikutip dari keterangan tertulis, Jumat, 5 Maret 2021.
Dari kebutuhan anggaran ini, APBN ditegaskannya hanya dapat memenuhi sekitar 34 persennya atau Rp86,7 triliun per tahunnya. Ini telah direalisasikan ke dalam penandaan anggaran perubahan iklim atau Climate Budget Tagging (CBT) sejak 2016 sampai dengan 2020.
Dia melanjutkan, Anggaran perubahan iklim rata-rata mencapai 4,1 persen dari APBN. Selama lima tahun terakhir, 88,1 persen dari total anggaran perubahan iklim tersebut dibelanjakan dalam bentuk green infrastructure yang berfungsi sebagai roda penggerak perekonomian sekaligus modal utama transformasi ekonomi hijau di Indonesia.
Namun demikian, dia menekankan, Indonesia masih memiliki kekurangan pembiayaan yang besar untuk memenuhi target kebutuhan pendanaan. Diperlukan dukungan pendanaan yang sangat besar untuk meningkatkan ketahanan iklim di Indonesia.
“Untuk membantu pendanaan perubahan iklim, pemerintah menerbitkan Green Sukuk pertama kali di pasar global tahun 2018 dengan total sebesar US$1,25 miliar dengan underlying berupa proyek-proyek hijau di kementerian atau lembaga,” katanya.
Sebab itu, Sri mengatakan, pengendalian perubahan iklim membutuhkan dukungan dan komitmen yang kuat. Kesungguhan dan keyakinan bersama untuk mampu melakukan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim menjadi kunci utama keberhasilan upaya global.
6 Komponen Kerangka Kerja BTN Dalam Genjot Proses Bisnis Dengan Prinsip ESG
BTN menegaskan komitmennya untuk menerapkan prinsip Environment, Social, and Governance (ESG) dan mengurangi emisi karbon dalam proses bisnis.
