Pengurus Kadin Pertanyakan Pembatalan Munas di Bali, Langgar AD/ART
- istimewa
VIVA – Musyawarah Nasional (munas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dikabarkan batal diselenggarakan di Bali pada 2-4 Juni 2021. Keputusan ini disebut-sebut secara sepihak ditetapkan oleh Rosan Perkasa Roeslani yang masih menjabat sebagai Ketua Umum.
Informasi pembatalan ini dibenarkan oleh Pengurus Kadin Indonesia yang juga merupakan Anggota DPR Fraksi Gerindra, Kamrussamad. Tindakan pembatalan lokasi munas Kadin untuk pemilihan Ketum baru ini dikatakannya telah melanggar AD/ART organisasi.
"Telah melanggar AD/ART karena masa kepengurusannya berakhir sejak akhir tahun 2020. Tapi karena Pandemi COVID-19, maka Pada Bulan Januari 2021 diputuskan Munas di Bali 2-4 Juni 2021," kata dia melalui pesan singkat saat dihubungi VIVA, Kamis, 27 Mei 2021.
Baca juga: Tukang Parkir Bakal Ditertibkan, Alfamart Ingin Parkiran Toko Gratis
Kamrussamad menceritakan, keputusan ini diambil oleh Rosan saat diadakannya rapat harian Kadin Indonesia pada Rabu, 25 Mei 2021. Tanpa ada alasan yang jelas, dia mengisahkan, tiba-tiba Rosan untuk membatalkan lokasi munas yang telah direncanakan sebelumnya.
"Tanpa alasan yang jelas tiba-tiba dalam rapat Harian Kadin Indonesia Rabu 25 Mei dipaksakan sepihak membatalkan munas di Bali. Kata Rosan ini Perintah Presiden, apakah benar? Perlu penjelasan," ungkap Kamrussamad.
Dia juga menuturkan, pembatalan yang disampaikan Rosan dan menggunakan alasan karena adanya perintah presiden bertentangan dengan pemaparan Rosan sebelumnya yang mengatakan bahwa penetapan lokasi di Bali ada sesuai dengan petunjuk presiden.
"Karena penentuan Bali dan tanggal 2-4 Juni itu adalah petunjuk Presiden sesuai paparan Rosan pada Rapat Dewan Pengurus Lengkap (DPL) pada bulan April 2021. Lalu yang mana benar?," tanya politisi Gerindra tersebut.
Dia mengkritisi keras keputusan sepihak yang diambil Rosan tersebut. Menurutnya langkah yang diambil Rosan seolah-olah tengah mempermainkan iklim dunia usaha. Khususnya dunia usaha pariwisata Bali yang saat ini tengah tertekan akibat COVID-19.
"Kenapa dunia usaha dipermainkan seperti ini saat ekonomi masih sulit dan pemerintah perlu dunia usaha untuk menyerap kredit perbankan. UMKM serta sektor dunia usaha yang terlibat dalam kegiatan event nasional tersebut," ungkapnya.
