Dukung Megawati Soal SIN Pajak, Eks Dirjen Pajak: Itu Ibarat CCTV

Mantan Dirjen Pajak Hadi Purnomo
Sumber :
  • VIVAnews/Anhar Rizki Affandi

VIVA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, merespons positif usul Presiden RI kelima Megawati Soekarnoputri agar Single Identification Number (SIN) Pajak diperkuat demi optimalisasi penerimaan negara. Menurut Sri Mulyani, apa yang disampaikan Megawati merupakan hal yang tepat.

img_title Kemendikdasmen Buka Suara soal Potongan Pajak TPG Guru

"Ibu Megawati Soekarnoputri sangat-sangat tepat. Beliau menyampaikan pondasi awal sejak republik ini berdiri," kata Sri Mulyani, dalam webinar bertema 'Optimalisasi Penerimaan Pajak Melalui Penerapan SIN Pajak Demi Kemandirian Fiskal Indonesia', Jumat 28 Mei 2021

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Sementara itu, Mantan Dirjen Perpajakan Hadi Purnomo, yang juga menjadi pegawai Perpajakan sejak 1965 mengaku masih mengingat isi pidato Bung Karno soal kewajiban tak ada rahasia untuk perpajakan. Bung Karno menggambarkan lewat hubungan suami istri yang harus selalu terbuka apa adanya.

img_title Andreas Eddy Ingatkan Kekurangan Target Pajak Rp514 Triliun Jangan Bebani Dunia Usaha

Kemudian, saat Megawati menjadi presiden tahun 2001, konsep transparansi perpajakan Soekarno itu dihidupkan lagi, dan pada era Megawati inilah SIN Pajak dimunculkan. 

Saat itu, berhasil dilakukan amandemen penghambat penerimaan pajak termasuk soal kerahasiaan perbankan serta lalu lintas devisa. "Transaksi keuangannya supaya bisa diakses oleh aparat pajak," ujarnya.

img_title Pemda DIY Pastikan CCTV Kembali Beroperasi usai Nonaktif saat Demo 10 November

Menurut Hadi, terkait perpajakan, masalahnya adalah ketika Wajib Pajak (WP) diberi kesempatan jujur dan mengisi sendiri data pajaknya, Negara tak memiliki kemampuan monitoring. 

Dengan demikian, muncul masalah isian data pajak salah, hingga negosiasi gelap antara WP dengan oknum petugas pajak, dan inilah permasalahan yang bisa selesai jika SIN Pajak diterapkan.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Dengan SIN Pajak, maka semua pihak wajib memberikan dan saling membuka dan menyambung sistemnya ke Perpajakan. Baik itu yang sifatnya rahasia-non rahasia, finansial dan non finansial. Pihak yang dimaksudnya adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga, Asosiasi seperti Kadin dan Hipmi, dan pihak lainnya.

"Kita selalu penerimaan rendah karena kita tidak memonitor. Kalau tak ada sistem monitoring anak kita mudah bohong. SIN Pajak ini adalah CCTV Keuangan Wajib Pajak. Kalau sudah ada CCTV, orang terpaksa jujur. Ada buktinya, kita mau omong apa lagi? Semuanya jelas ada buktinya. Ketahuan semua. Akhirnya orang terpaksa jujur soal pajaknya. Optimalisasi penerimaan perpajakan juga akan tercapai," ujar Hadi.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut