Pengusaha Minta Bantuan Subsidi Upah untuk Ringankan Bayar Gaji

Serang petugas bank menghitung pecahan uang rupiah
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

VIVA – Pemerintah berencana kembali menjalankan program Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau gaji pada tahun ini. Kalangan pengusaha pun menyambut baik rencana tersebut, namun meminta agar program ini ditujukan untuk membantu keuangan perusahaan.

img_title UMR 2027 Diusulkan Naik hingga 9,5 Persen, Ini Kata Kemnaker

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani pun meminta dukungan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia supaya program BSU tidak dipisahkan oleh pemerintah dengan gaji pekerja yang harus dibayarkan oleh para pengusaha.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

"Terkait subsidi upah kita mohon dukungan Kadin supaya bantuan upah ini itu dapat dikompensasikan terhadap upah yang mereka terima, kan perusahaan kondisinya sulit," kata dia saat konferensi pers virtual, Rabu, 21 Juli 2021.

img_title Manajer Kopdes Tetap Digaji Meski Belum Beroperasi Sepenuhnya

Baca Juga: PPKM Darurat Diperpanjang Picu PHK Massal? Ini Kata Pengusaha

Dia berharap BSU yang dijalankan pemerintah pada tahun ini menggunakan skema yang berbeda dengan yang dijalankan tahun lalu. Sebab, menurutnya, BSU jangan digelontorkan hanya untuk menambah gaji karyawan sedangkan tidak membantu keuangan perusahaan.

img_title Beli Mobil Bekas atau Baru dengan Gaji Rp5,7 Juta, Mana Lebih Masuk Akal?

"Kalau yang dulu ya bantuan upah sendiri tapi hitung-hitungan gaji juga sendiri, ini yang berat. Jadi kalau bisa ini seolah-olah menjadi kayak subsidi dari negara terhadap gaji yang harusnya jadi beban perusahaan," kata Hariyadi.

Menurut Hariyadi, skema ini merupakan skema yang dimintakan industri padat karya. Sebab, Pandemi COVID-19 dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat dikatakannya telah menekan kinerja industri secara dalam.

"Tentu ada kriteria dan sebagainya tapi ini salah satu yang dimintakan industri padat karya yang meminta supaya bansos (bantuan sosial) ini menjadi satu paket subsidi untuk perusahaan dalam kaitan membayar upah," tegas Hariyadi.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Sebagaimana diketahui, wacana program BSU ini muncul setelah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyinggungnya saat konferensi pers evaluasi PPKM Darurat pada Sabtu, 17 Juli 2021. Kala itu, dia mengatakan program BSU bakal disinergikan dengan program kartu pra kerja.

Pemerintah menjalankan program BSU ini pada akhir 2020. Melalui program tersebut, pekerja yang terdaftar rutin iuran BPJS Ketenagakerjaan dengan gaji di bawah Rp5 juta mendapat bantuan R600 ribu per bulan selama 4 bulan. 

Ilustrasi Mengatur Keuangan

Duit Cepat Habis Meski Baru Gajian? Ini 5 Cara Mengatur Keuangan agar Tidak Boncos

Mengatur keuangan setelah gajian tidak cukup hanya dengan membatasi belanja. Masyarakat perlu memahami ke mana uang dialokasikan, menentukan prioritas pengeluaran.

img_title
VIVA.co.id
21 Oktober 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut