Penerapan Pajak Karbon Kala Batu Bara Mahal Bisa Rontokan Industri
- ANTARA
VIVA – Disahkannya UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) oleh DPR menandakan bahwa emisi karbon resmi dipajaki Pemerintah Indonesia. Aturan itu berlaku 1 April 2022 dan tarif pajak karbon ditetapkan paling rendah Rp30 per kilogram.
Sejumlah sektor seperti industri semen dan PLTU sangat terdampak dengan pengenaan pajak karbon ini. Sebab, keduanya dinilai paling banyak menghasilkan karbon karena penggunaan batu bara sebagai bahan bakar untuk proses produksi.
Namun, merujuk data Domestic Market Obligation (DMO) batubara Kementerian ESDM, banyak industri di Indonesia kini telah berbasis batu bara yang menghasilkan karbon. Seperti industri kertas, tekstil, kimia, pupuk, pengolahan dan pemurnian, dan industri kimia lainnya.
Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jemmy Kartiwa Sastraatmaja, mengungkapkan, pengenaan pajak karbon saat ini semakin membuat ongkos industri di Tanah Air membengkak. Apalagi, harga bahan baku batu bara yang saat ini masih berada di atas US$200 per ton.
“Permasalahan ini bukan hanya dihadapi oleh industri tekstil saja, tapi semua industri yang ada di Indonesia. Kondisi inilah yang membuat kami belum siap dengan pemberlakuan pajak karbon yang sangat mendadak, terlalu dipaksakan dan terburu-buru itu,” ujar Jemmy dikutip dari keterangannya, Senin, 11 Oktober 2021.
Jemmy menegaskan, untuk membahas pajak karbon ini butuh waktu panjang, tidak bisa parsial, apalagi singkat. Sebab, banyak industri yang akan terdampak pemberlakuannya.
“Pemerintah harus duduk bareng bersama asosiasi-asosiasi industri, pelaku industri, Kadin dan stakeholders lainnya membahas permasalahan ini. Ini kan sangat terkesan dipaksakan tanpa memperhatikan suara kami,” ujar Jemmy.
Dengan kondisi saat ini, dia menegaskan, industri di Indonesia sedang terkeok-keok terkena pukulan bertubi-tubi. Belum lepas dari pandemi COVID-19 yang membuat pendapatan usaha anjlok, harga batu bara melonjak, biaya logistik juga naik seiring dengan tingginya rantai pasok selama pandemi, naiknya PPN dan PPh, dan kini muncul pajak karbon.
Jika tetap dipaksakan, Jemmy khawatir akan banyak industri yang rontok di mana ujung-ujungnya akan menambah pengangguran karena Pemutusan Hubungan Kerja.
“Karena itu, kami semua, asosiasi-asosiasi industri di Indonesia mendesak agar peraturan pajak karbon ini ditunda atau bila perlu dibatalkan,” tegasnya.