Berita Terbaru Pajak karbon

Debat keempat Calon Wakil Presiden (Cawapres) digelar hari ini, Minggu 21 Januari 2024 di Jakarta Convention Center, Jakarta Pusat. Muhaimin Iskandar

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, penerapan pajak karbon itu dilakukan secara hati-hati dan bertahap.

Dalam salah satu PP Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan tersebut, turut mengatur hak dan kewajiban soal pajak karbon.

RI kata Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, bisa dapat cuan ratusan miliar dolar AS dari perdagangan karbon.

Penerapan pajak karbon seharusnya dilakukan pada 1 April 2022, lalu ditunda ke 1 Juli 2022 dan hingga sekarang belum jalan.

Penerapan pajak karbon masih menunggu timing yang tepat karena dapat pengaruhi ekonomi sosial dan politik.

PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) atau BKI mendukung upaya penerapan pajak karbon. Rencananya akan diberlakukan mulai 1 Juli 2022.

Pelaksanaan pengenaan pajak karbon yang direncanakan diterapkan 1 Juni 2022 masih akan tertunda karena masih selesaikan regulasi.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), melaporkan pada periode 2018-2020 PPATK telah membantu penerimaan negara.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan, pengenaan pajak karbon batal dilaksanakan per 1 April 2022.

Sri Mulyani mengungkapkan, estimasi biaya yang dibutuhkan Indonesia dalam menurunkan karbon adalah sebesar US$247 miliar atau Rp3.461 triliun.

Sri Mulyani menjabarkan, hasil dari penerimaan pajak karbon nantinya akan diarahkan untuk pengembangan ekonomi hijau di Tanah Air.