- Marves
VIVA – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuat sistem yang bisa mencegah tindakan korupsi di pelabuhan. Luhut tidak mau pelabuhan jadi ladang rasuah bagi para mafia.
"Saya sangat harapkan peran KPK sama-sama mengawasi. Ini saya kira success story luar biasa buat republik ini, buat KPK, kalau bisa buat pelabuhan efisien," kata Luhut, di Jakarta, Kamis, 11 November 2021.
Luhut menjelaskan sistem kerja pelabuhan di Indonesia masih rumit. Menurut dia, sistem kerja pelabuhan di Indonesia masih kalah dengan Abu Dhabi dan Dubai yang sudah sangat efisien.
Baca juga: Besok, Jokowi Bakal Lihat dan Jajal Langsung Sirkuit Mandalika
"Saya melihat betapa negara itu sangat efisien sekarang, mereka betul-betul membuat negaranya menjadi tertata dengan baik. Semua karena disiplin, semua karena digitalisasi. Tren digitalisasi sudah terjadi di seluruh dunia dan berlangsung di berbagai sektor," kata Luhut.
Pembuatan sistem kerja pelabuhan yang efisien juga dipandang sangat dibutuhkan oleh Indonesia. Apalagi Indonesia mengandalkan transportasi laut dalam pengoptimalan perdagangan internasional.
Petugas beraktivitas di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta
- ANTARA FOTO/Galih Pradipta
"Sekitar 80 persen perdagangan internasional ditransportasikan melalui laut, laut sangat vital sekali. Kita tidak dapat menafikan betapa krusialnya penanganan pelabuhan bagi suatu negara. Kalau di pelabuhan gak tertata dengan baik, high cost. Itu yang terjadi di negeri ini," kata Luhut.
Sistem pelabuhan yang ribet dinilai cuma bikin susah sistem perdagangan di Indonesia. KPK diminta memutar otak untuk mencari cara paten untuk membuat sistem pelabuhan di Indonesia menjadi lebih ringkas.
"Pelabuhan yang produktif dan efisien dapat menjadi keunggulan tersendiri dan menarik pemuatan internasional untuk singgah di pelabuhan Indonesia," imbuhnya.
Luhut Beri Bocoran WWF ke-10 Akan Hasilkan Proyek Strategis Senilai Rp 149,9 Triliun
120 proyek strategis terkait air dan sanitasi bernilai US$ 9,4 milyar atau setara dengan Rp 149,9 triliun akan disepakati saat World Water Forum ke-10 di Bali.
