Ke Jokowi, Asosiasi Pengusaha Beras Pastikan Stok Aman, Harga Stabil
- Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden
VIVA – Wakil Ketua Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras indonesia atau Perpadi, Billy Haryanto, Kamis sore tadi, 18 November 2021, dipanggil Presiden Joko Widodo bersama sejumlah pengurus lainnya. Bertemu di Istana Merdeka, Jakarta, Billy menjelaskan kepada Presiden bahwa stok beras aman hingga akhir tahun.
“Ya kita ngomong riil yang di lapangan dan masalah harga biasanya bulan sebelas, dua belas, satu (Januari) ini biasanya harga (tidak) terkendali dan pasti naik, tapi ini alhamdulillah stabil,” kata Billy, seperti siaran pers Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden, Kamis 18 November 2021.
Billy mengatakan hal tersebut kepada Presiden Jokowi, karena sudah melihat langsung di lapangan. Salah satunya di Sragen Jawa tengah, saat ini sedang panen raya dengan hasil yang bagus.
“Bagus sekali, dan untuk Natal dan tahun baru, ini sangat aman,” ujar Billy.
Wakil Ketua Perpadi, Billy Haryanto di Istana Merdeka
- Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden
Billy juga menyampaikan, Presiden memang sengaja menjadwalkan pertemuan dengan para pengusaha beras untuk mengetahui langsung kondisi di lapangan. Dari berbagai saran dan masukan yang disampaikan Billy, Kepala Negara pun berencana meminta Menteri Perdagangan untuk melakukan pengecekan pasar dan juga kebenaran harga beras di lapangan.
“Presiden dengar langsung dari pelaku sudah sangat-sangat senang sekali, beliau akan menyuruh pak Mendag untuk cek pasar dan harga benar tidak,” ucap Billy.
Jangan Impor
Selain itu, Billy juga mengimbau agar masyarakat tidak panik karena dipastikan kebutuhan pangan, khususnya untuk beras sangat lah cukup.
Di akhir keterangannya, Billy menyatakan bahwa Presiden Jokowi sudah sejak lama memonitor terus mengenai situasi pangan nasional. Bahkan selalu melibatkan banyak pihak seperti ingin memastikan apa saja kendala dan keluhan di lapangan dari para pelakunya langsung.
Hal itu dilakukan supaya jika ada kebijakan, tidak tergesa-gesa untuk mengambil keputusan impor. “Kalau cukup ngapain impor,” kata Billy.
Pemerintah Beri Relaksasi Kebijakan Larangan Pembatasan Barang Impor
Atasi kendala perizinan impor dan penumpukan kontainer di beberapa pelabuhan, pemerintah sepakat revisi aturan dalam Permendag Nomor 36 Tahun 2023 yang telah berlaku.
