PT PP Selesaikan Gedung Keuangan Negara di Jayapura Sesuai Target
- Dokumentasi PT PP.
VIVA – PT PP (Persero) Tbk, merampungkan pembangunan Gedung Keuangan Negara di Jayapura, Papua. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun telah meresmikan secara langsung gedung itu ditandai secara simbolis dengan penandatanganan prasasti.
Sri Mulyani pu mengapresiasi pembangunan Gedung Keuangan di Jayapura tersebut. Sebab, konstruksi dan desain berkualitas tinggi.
"Disampaikan oleh pak Sekjen bahwa desain dari gedung ini dari kita termasuk beberapa dirjen mengatakan bahwa di sini sudah lebih bagus dari kantor pusat,” kata Sri Mulyani dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu, 28 November 2021.
Pembangunan Gedung Keuangan Negara di mulai Oktober 2019 dan diselesaikan dengan kualitas terbaik. Gedung itu memiliki total 7 lantai akan difungsikan oleh Kementerian Keuangan RI sebagai kantor perwakilan di Jayapura.
Baca juga: Gubernur Sumut Tepis Isu Aset Bandara Kualanamu Dijual ke India
"Jadi bapak ibu sekalian boleh bangga dari sisi kualitas dan standarnya ini sangat tinggi atau tidak kalah dengan yang di kantor pusat," ungkapnya.
Proyek pembangunan Gedung Keuangan Negara yang berlokasi di Jayapura ini memiliki luas bangunan sebesar 111.400 meter persegi. Adapun lingkup pekerjaan proyek tersebut, antara lain pekerjaan struktur, fasad, artwork, arsitekur dalam gedung, mekanikal, elektrikal, dan plumbing.
Menkeu Sri Mulyani Indrawati.
- instagram @smindrawati
Direktur Operasi Bidang Gedung PT PP Anton Satyo mengatakan, perseroan dapat menyelesaikan proyek pembangunan Gedung Keuangan Negara di Jayapura ini dengan tepat waktu dan kualitas terbaik.
"Tentunya semua pekerjaan yang terlaksana dengan baik dan tepat waktu tersebut tidak terlepas dari kerja sama dan dukungan seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam setiap proses pembangunan gedung ini,” kata Anton.
Rapat Bareng DPR, Komnas HAM Curhat Anggaran 2024 Masih Diblokir Kemenkeu Rp 20,32 Miliar
Ketua Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro menyampaikan laporan anggaran dan kinerja penyerapan dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI hari ini.
