Sri Mulyani Janjikan Insentif ke Perusahaan Peduli Perubahan Iklim

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Sumber :
  • ANTARA/Astrid Faidlatul Habibah

VIVA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah akan menggunakan kebijakan insentif bagi perusahaan-perusahaan yang mau melakukan aksi-aksi kepedulian pada isu perubahan iklim.

Rapimnas IX Bareng DPW se-Indonesia Rampung, PPP Siap Hadapi Pilkada dan Gelar Muktamar 2025

Hal itu diutarakan Sri Mulyani dalam forum bisnis yang digelar di Rapimnas Kadin Indonesia 2021, dengan tema Road Map to Net Zero Emission. Menkeu memastikan bahwa saat ini pemerintah juga tengah mengembangkan pembiayaan inovatif terkait hal tersebut.

"Risiko dan investasi transisi energi hijau memang besar. Begitu juga dengan proyek-proyek adaptasi perubahan iklim," kata Sri Mulyani dalam keterangan tertulis, Sabtu, 4 Desember 2021

Maju Kontestasi Pilwalkot Yogyakarta, Waketum Kadin DIY Berguru pada Eks Wali Kota

Terkait hal tersebut, Menkeu menilai bahwa private sector pasti akan menghitung aspek risiko dan benefitnya. Misalnya soal eksplorasi dan investasi di bidang geothermal, yang secara kapasitas memang besar namun juga besar secara risiko. "Tapi pemerintah tentunya akan menggunakan policy insentive," ujarnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani

Photo :
  • VIVA/Mohammad Yudha Prasetya
Rapimnas PPP Tidak Membahas Status Ketua Umum

Di forum yang sama, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, mengaku setuju dengan Menkeu Sri Mulyani mengenai besarnya investasi dana perubahan iklim, Net Zero Emission, dan transisi energi hijau.

Pemerintah, menurutnya, tidak bisa bergerak sendirian, karena di sisi lain sebenarnya ekonomi atau industri hijau ini benar-benar memiliki peluang ekonomi yang cukup besar. 

"Kita harus siapkan dan lihat soal transisi new job. Green Energy-Green Industry ini bisa membuka 23 juta lapangan kerja baru. Ini sesuai dengan bonus demografi yang akan kita dapati," kata Suharso.

"Persoalannya dan pekerjaan rumahnya, perlu re-skilling atau update kemampuan pekerja kita. Teknologi penting, tapi kualitas SDM juga penting," ujarnya.

--

Sekjen Partai Hanura, Benny Rhamdani

Hasil Rapimnas, DPD Hanura se-Indonesia Minta OSO Kembali Jadi Ketum

Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Hanura mendorong Oesman Sapta Odang (OSO) kembali menjadi Ketua Umum Partai Hanura, periode 2024-2029.

img_title
VIVA.co.id
8 Juni 2024