Ridwan Kamil Naikkan Upah Buruh hingga 5 Persen Tanpa Melanggar PP
- VIVA/ Adi Suparman
VIVA – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menaikkan upah buruh di Jawa Barat hingga 5 persen tanpa melanggar Peraturan Pemerintah (PP) 36 Tahun 2021 yang sudah diterbitkan. Hal itu disampaikan olehnya usai menerima perwakilan buruh untuk yang ketiga kali.
"Jawa Barat memberikan solusi tanpa harus pemimpin daerah melanggar konstitusi dan melanggar PP 36 Tahun 2021," ujar Ridwan Kamil dikutip VIVA dari Instagram-nya, Kamis 30 Desember 2021.
demo buruh tuntut dicabutnya PP Pengupahan
- VIVA.co.id/Ikhwan Yanuar
Ia menjelaskan, UMK untuk 2022 tetap mengikuti PP 36 2021 yang kenaikannya berkisar 0 persen-1,72 persen. PP tersebut mengatur upah bagi buruh dengan masa kerja kurang dari 1 tahun.
"Jumlah buruh di zona ini hanyalah 5 persen dari total 10 juta buruh di Jawa Barat," ungkap Kang Emil, akrabnya disapa.
Sedangkan, untuk buruh dengan masa kerja di atas 1 tahun, tidak diatur rumusnya oleh PP 36. Padahal jumlah buruhnya mencapai 95 persen dari total 10 juta buruh Jawa Barat.
"Upahnya bersifat skalatis dan sesuai persetujuan masing2 perusahaan. Dengan menghitung inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Kenaikannya diputuskan berkisar 3,27 persen-5 persen," katanya.
Emil berharap kebijakan ini bisa menjadi solusi bagi kemaslahatan buruh di Indonesia.
'Semoga ini menjadi kemaslahatan bagi buruh dan pengusaha dan kondusifitas kebangkitan ekonomi 2022," tuturnya.
Gaji Pekerja Dipotong Buat Tapera, Presiden Buruh Tegaskan Tak Cukup Buat Beli Rumah Kalau Kena PHK
Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menilai, pemotongan gaji karyawan untuk Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) saat ini tidak tepat.
