Sri Mulyani: Ancaman Masyarakat Bukan Lagi Pandemi Tapi Kenaikan Harga
- istimewa
VIVA – Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, ancaman bagi masyarakat saat ini bukan lagi pandemi COVID-19, melainkan ancaman dari kenaikan harga barang, kebutuhan pokok hingga energi.
Seperti yang diketahui saat ini terjadi kenaikan harga komoditas. Kenaikan itu terjadi akibat dari geopolitik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Dengan itu pemerintah melalui Kementerian Keuangan akan menyiapkan dari sisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Kalau dulu tantangan dan ancaman bagi masyarakat adalah pandemi, sekarang tantangan dan ancaman bagi masyarakat adalah kenaikan (harga) dari barang-barang,” ujar Sri Mulyani dalam telekonferensi, Selasa, 5 April 2022.
Kenaikan harga cabai di beberapa daerah
- ANTARA FOTO/Hendra Nurdiyansyah
Ani, sapaan akrabnya menuturkan, dari kenaikan harga tersebut terdapat dua sisi pertama, dari sisi APBN penerimaan akan naik. Sedangkan dari sisi komoditas baik minyak mentah, gas, batubara, nikel, dan CPO akan memberikan dampak bagi masyarakat.
“Masyarakat akan juga merasakan rambatan dari inflasi global tersebut, yang kemudian perlu untuk diputuskan langkah-langkah untuk menjaganya,” jelasnya.
Sementara itu, untuk APBN, Ani menjelaskan, Kementerian Keuangan akan terus merumuskan langkah-langkah. Bagaimana adanya tambahan kenaikan penerimaan negara tersebut dapat dialokasikan dengan tepat sasaran.
Presiden Jokowi, lanjut Ani, juga telah menginstruksikan untuk melihat secara rinci kenaikan harga-harga pangan dan energi.
“Tadi Bapak Presiden telah menginstruksikan seperti yang disampaikan Pak Menko untuk kita melihat secara detail harga-harga pangan dan harga-harga energi. Dan pilihan-pilihan kebijakan yang bisa kita ambil. Untuk bisa di satu sisi menjaga daya beli masyarakat, menjaga momentum ekonomi, tapi juga menjaga APBN,” ujar Bendahara Negara.
Siap-Siap! Pemerintah Gelontorkan Insentif Pajak Rp632 Triliun Tahun Depan, Suahasil: Bukan Hanya Tarik Uang
Pemerintah menyiapkan insentif pajak Rp632 triliun pada 2027. Menkeu Suahasil mengungkap fasilitas pembebasan pajak untuk UMKM, manufaktur, pendidikan, dan kesehatan.
