- ANTARA/HO-Biro Pers Sekretariat Presiden
VIVA – Presiden Joko Widodo mengatakan saat ini kondisi perekonomian tanah air sedang dalam kondisi yang sulit. Menurut Jokowi, kondisi seperti sekarang ini sangat dipengaruhi oleh ekonomi global yang sedang bergejolak.
Tak hanya di Indonesia saja yang mengalami situasi yang sulit, tetapi juga di berbagai negara merasakan hal yang sama. Oleh karena itu, Jokowi mengatakan pemerintah sangat terpaksa harus menaikkan harga Bahan bakar minyak atau BBM di Indonesia
"Saya kira situasinya memang tidak memungkinkan. enggak mungkin kita tidak menaikkan yang namanya BBM gak mungkin. Oleh sebab itu kemarin naik pertamax," kata Jokowi, dalam sidang kabinet di Istana Negara yang dikutip Rabu 6 April 2022.
SPBU Pertamina.
- Istimewa/Jhovanda (Kaltim)
Jokpwi berpesan Kepada segenap Menteri dan Kepala Lembaga yang hadir dalam sidang Kabinet tersebut agar meningkatkan kewaspadaan setiap hari. Bagaimana para Menteri terkait dapat mengambil kebijakan yang tidak memberatkan rakyat.
"Kewaspadaan yang tinggi ini harus setiap hari, setiap Minggu harus dihitung terus bagaimana harga gas, dan terutama memang selain harga energi dan juga harga pangan, 2 hal ini menjadi hal yang sangat sangat penting sekali untuk terus Kita waspadai bersama dan harus selalu dirapatkan, dikonsolidasikan agar tidak keliru dalam mengambil keputusan," ujar Jokowi
Menurutnya Jokowi, selain rakyat hampir di semua negara sudah mengalami ini, masyarakat Indonesia juga sudah mulai merasakan dampak dari kenaikan barga bahan pokok dan energi. Maka dari itu, Jokowi meminta agar para Menteri dapat merumuskan kebijakan yang tepat untuk rakyat.
"Hati-hati utamanya masalah ketersediaan, pasokan, 2 hal tadi pangan maupun energi, apalagi ini menjelang lebaran oleh sebab itu seluruh yang hadir di sini anggota kabinet kepada semua menteri kepala lembaga agar kebijakan yang diambil itu tepat," ujar Jokowi.
Rapat kabinet ini digelar di Istana Negara pada Selasa 5 April 2022 kemarin. Dalam rapat ini, hadir Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin, seluruh Menteri Kabinet Indonesia Maju, dan sejumlah pimpinan lembaga seperti Ketua KPK Firly Bahuri dan juga Kepala BNPB Suharyanto.
