Basis Pajak di Indonesia Harus Diperluas, Insentif Dinilai Tak Perlu

Ilustrasi pembayaran pajak.
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

VIVA – Basis pajak di Indonesia harus diperluas. Sebab, pembayar pajak di Indonesia dinilai masih cukup rendah dibanding jumlah penduduk.

img_title Andreas Eddy Ingatkan Kekurangan Target Pajak Rp514 Triliun Jangan Bebani Dunia Usaha

Demikian diungkapkan Pakar Perpajakan, Prof Victor Van Kommer dari International Bureu of Fiscal Documentation (IBFD).

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

"Indonesia harus memperluas basis pajak, dalam hal ini ialah menggali Tax Payer. Jumlah pembayar pajak masih sangat rendah apabila dibandingkan dengan jumlah keseluruhan rakyat Indonesia," ujarnya dalam kuliah umum yang diselenggarakan Fakultas Ilmu Administrasi Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI seperti dikutip Jumat, 20 Mei 2022.

img_title Penerimaan Pajak Masih Kurang Rp 514 Triliun Buat Penuhi Target 2026

Prof Victor Van Kommer dari International Bureu of Fiscal Documentation (IBFD).

Photo :
  • Istimewa

Menurut Victor, pemberian insentif pajak sebenarnya tidak perlu dilakukan karena para investor akan tetap berinvestasi di Indonesia tanpa adanya insentif pajak. 

img_title Menkeu Ungkap Alasan Pemerintah Kenakan PPN pada Transaksi Online

"Indonesia kaya akan sumber daya alam, sumber daya manusia yang cakap dan relatif murah serta pangsa pasar yang sangat besar," katanya.

IBFD merupakan Lembaga Riset Bergengsi dikenal dengan hasil riset yang menjadi referensi bagi otoritas pajak di dunia. 

Sejumlah Insentif yang saat Ini Diberikan di Indonesia

Seperti diketahui, salah satu insentif pajak yang diberikan pemerintah adalah Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) di sektor properti. Insentif yang telah bergulir sejak 2021 ini akan dilanjutkan sampai akhir September 2022. 

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu menjelaskan, kelanjutan insentif PPN DTP Rumah ini tertuang dalam PMK Nomor 6/PMK.010/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2022 yang ditetapkan pada 2 Februari 2022. 

"Insentif ini diharapkan efektif meningkatkan daya beli masyarakat dan mendukung sektor perumahan dengan efek pengganda yang besar ke perekonomian nasional," kata Febrio dalam keterangan tertulis, Selasa, 8 Februari 2022.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Selain itu, juga ada insentif otomotif yaitu nsentif Pajak Penjualan Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP) untuk kendaraan bermotor. Selain itu juga ada insentif-insentif lainnya yang diberikan untuk mendukung pemulihan ekonomi.

Ilustrasi guru dan murid, unsplash.com

Kemendikdasmen Buka Suara soal Potongan Pajak TPG Guru

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menjelaskan bahwa besaran pajak tunjangan profesi guru (TPG), baik untuk guru ASN maupun non-ASN

img_title
VIVA.co.id
18 November 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut