Menkeu: Realisasi Anggaran Kesehatan Mei 2022 Turun ke Rp59,2 Triliun

VIVA – Realisasi anggaran kesehatan turun menjadi Rp59,2 triliun sampai Mei 2022. Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, penurunannya sebesar 10,1 persen dibandingkan periode Mei 2021 yang sebesar Rp65,9 triliun.

"Anggaran kesehatan (per Mei 2022) yang didominasi penanganan COVID-19 turun menjadi Rp59,2 triliun, dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya," kata Sri Mulyani dalam telekonferensi APBN KiTa, Kamis 23 Juni 2022.



Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Photo :

• Anisa Aulia/VIVA.

Dia pun merinci, dari anggaran kesehatan Rp59,2 triliun itu, untuk penanganan COVID-19 telah digunakan sebesar Rp22,3 triliun. Realisasi itu tercatat turun dibandingkan penanganan COVID-19 pada Mei 2021, yang mencapai sebesar Rp31,8 triliun.

"Tapi dalam realisasi anggaran kesehatan regular mencapai sebesar Rp36,9 triliun, atau naik dibandingkan periode Mei 2021 yang hanya sebesar Rp34,1 triliun," ujarnya.

Menkeu menjelaskan, jika dilihat secara per komponen, realisasi anggaran kesehatan terdiri atas belanja kementerian/lembaga sebesar Rp47,39 triliun, non-kementerian/lembaga sebesar Rp4,04 triliun, serta Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp7,81 triliun.

Sementara untuk anggaran kesehatan yang masuk dalam belanja kementerian/lembaga sebesar Rp47,39 triliun yang meliputi Kemenkes Rp44,28 triliun, BPOM Rp0,59 triliun, BKKBN Rp1,12 triliun, Polri Rp0,93 triliun, dan Kemenhan Rp0,47 triliun.

Kinerja belanja kementerian/lembaga itu, sambung Sri, utamanya didukung oleh realisasi belanja Kemenkes, yang mencapai sebesar Rp44,3 triliun. Pemanfaatannya yakni untuk penyaluran penerima bantuan iuran jaminan kesehatan nasional (PBI JKN) sebesar Rp16,9 triliun bagi 84,9 juta jiwa, dan pelayanan kesehatan rujukan bagi masyarakat sebesar Rp16,2 triliun.

"Sementara untuk kinerja TKDD, utamanya melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) non-fisik yakni Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) sebesar Rp5,5 triliun," ujarnya.

Tim Sinkronisasi Diisi Elit Gerindra, Demokrat Bela Kalau Itu Kewenangan Prabowo Subianto

Prabowo Subianto, disebut punya hak membentuk tim transisi untuk sinkronisasi program pemerintahan Prabowo-Gibran nanti. Tim diisi elit Gerindra, dan suda bertemu Menkeu.

VIVA.co.id

3 Juni 2024