Roadmap IHT Ditegaskan Harus Bepihak ke Petani dan Dunia Usaha

VIVA Bisnis – Pemerintah menegaskan sedang menyusun peta jalan atau roadmap Industri Hasil Tembakau (IHT) nasional. Nantinya, hal itu akan didasari olah payung hukum berupa Peraturan Presiden (Perpres) yang dikoordinatori Kementerian Kordinator Bidang Perekonomian.

Baca Juga

Bupati Situbondo Soroti Pentingnya Industri Tembakau bagi Warga

Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian Putu Juli Ardika mengungkapkan, roadmap IHT tersebut pembahasananya melibatkan banyak stakeholder. Antara lain, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, Kementerian PMK, Bappenas, Kementerian Hukum dan HAM.

Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian Putu Juli Ardika mengatakan, saat ini Perpres sedang dalam tahap penyusunan legal drafting, usulan dari masing-masing sektor. Setelah itu nantinya akan dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi untuk meletakkan titik kesetimbangan dari berbagai aspek/kepentingan. 

Baca Juga

Kemenperin Tegaskan Lartas Impor Produk Tekstil Bukan untuk Hambat Industri, Ini Tujuannya

Dia menjabarkan, aspek kepentingan tersebut meliputi pengembangan sektor pertanian tembakau, dan penyerapan tenaga kerja. Kemudian pengembangan sektor industri hasil tembakau, pengendalian konsumsi produk tembakau, dan optimalisasi penerimaan cukai.

"Peta jalan ini pada prinsipnya ingin meletakkan berbagai aspek/kepentingan pada titik keseimbangan yang disepakati oleh para pihak, terutama bagaimana menjaga eksistensi dan keberlanjutan usaha IHT di sepanjang rantai pasok dari hulu hingga hilir, pengendalian aspek kesehatan, penyerapan tenaga kerja dan penerimaan negara," kata Putu di Jakarta, dikutip dari keterangannya, Kamis, 14 Juli 2022.

Baca Juga

Apindo Tegaskan Kawal Penyelesaian 14 Isu Prioritas Penghambat Dunia Usaha

Putu menjelaskan, IHT merupakan produk yang memiliki ekternalitas negatif dari sisi aspek kesehatan. Namun di sisi lain, IHT juga memiliki dampak positif bagi perekonomian dari segi penerimaan negara yang cukup besar. Yaitu, berkontribusi dari cukai dan pajak IHT sekitar 10 persen dari APBN. Serta penyerapan tenaga kerja dari hulu hingga hilir.

"Untuk tujuan roadmap masih dibahas/sedang dalam proses perumusan. Tapi pada intinya adalah mendapatkan titik keseimbangan antara aspek positif dan aspek negatif, yang disepakati oleh para pihak (stakeholders)," paparnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, roadmap IHT nantinya memuat beberapa program, sasaran, strategi target dan rencana aksi. Untuk tembakau yang bertanggung jawab menyiapkan konsep atau usulan dari Kementan. 

"Sebaiknya ditanyakan langsung kepada Kementan," ujarnya.

Halaman Selanjutnya

Putu mengungkapkan, sektor IHT merupakan salah satu industri yang sangat tergantung dari kebijakan/regulasi. Karena itu, prospek IHT sangat dipengaruhi oleh kebijakan yang dipilih atau disepakati oleh para pihak (stakeholder) pada titik mana keseimbangan itu diletakkan.