Petani Sawit Kirim Surat Terbuka ke Jokowi, Ini Permintaannya
VIVA Bisnis – Petani Sawit anggota Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) mengirimkan surat terbuka untuk Presiden RI Joko Widodo. Isinya adalah permintaan mulai dari dari pencabutan Domestic Market Obligation (DMO) hingga penghapusan pungutan ekspor (PE).
Surat ini disampaikan Apkasindo kepada Presiden RI Joko Widodo pada Kamis kemarin. Dalam surat tersebut, ada 5 saran kepada Pemerintah demi keberlanjutan kesejahteraan para petani dan buruh sawit.Â
"Perlu dilakukan langkah strategis kebijakan dalam upaya percepatan menseimbangkan antara ketersediaan, kebutuhan dan keterjangkauan minyak goreng dengan tata kelola perkelapasawitan Indonesia," tulis surat tersebut dikutip, Jumat, 15 Juli 2022.
Dijabarkan, pada butir pertamanya, Apkasindo menyarankan pencabutan Domestic Market Obligation (DMO), Domestic Price Obligation dan Flush Out (FO). Sebab, ketiga beban ini dianggap sudah tidak efektif pada saat ini.
Petani kelapa sawit memanen tandan buah kelapa sawit saat banjir di Kabupaten Kampar, Riau (Fotoi ilustrasi).
- ANTARA FOTO/Hadly V
Berikutnya, peniadaan Pungutan Ekspor (PE) dan Bea Keluar (BK) untuk sementara waktu pun perlu dilakukan. Atau paling tidak, Pemerintah dapat melakukan penurunan PE dari US$200 menjadi US$100 dan menurunkan Bea Keluar dari US$288 menjadi US$100 serta menghapus Flush Out US$200 per ton.
"Asumsi yang digunakan adalah jika beban CPO sudah diturunkan maka harga CPO domestik akan terangkat, harga TBS kembali baik, Ekspor akan kembali lancar, dan kondisi saat ini harga Minyak Bumi di atas harga CPO," tambahnya.
Selain itu, Pemerintah dapat melakukan peningkatan konsumsi CPO dalam negeri melalui memberlakukan mandatori Biodiesel dari B30 ke B40. Hal ini dilakukan untuk menjaga supaya harga CPO global tidak terkoreksi (turun) akibat ekspor (stok CPO Indonesia).
"Supaya ketersediaan CPO dalam negeri yang diperkirakan mencapai 7 juta ton bisa segera terserap paling tidak 3 juta ton untuk peningkatan dari B30 ke B40," ungkapnya.
Lebih lanjut Apkasindo juga memerintahkan Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian dan Kementerian BUMN melakukan pengawasan melekat kepada Kantor Pemasaran Bersama (KPBN).
Supaya proses tender di KPBN patuh terhadap harga referensi Kementerian Perdagangan sebagaimana diatur dalam Permendag No.55 Tahun 2015. Dan, memastikan tidak ada yang mengambil keuntungan sepihak di masa pemulihan ini.
