- ANTARA/Reuters/Alexander Ermochenko
VIVA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam kunjungan kerjanya ke Tokyo, Jepang bersama dengan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri Jepang Koichi Hagiuda membahas terkait isu pengaturan impor baja.
"Saat ini, Pemerintah Indonesia sedang menyiapkan Neraca Komoditas dalam rangka penerbitan izin impor produk baja yang rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2023," kata Airlangga dalam keterangan, Senin 25 Juli 2022.
Airlangga mengatakan, pengalokasian dilakukan berdasarkan data supply-demand atau permintaan, kapasitas produksi perusahaan, dan record atas kinerja realisasi impor. Hal itu ditujukan agar penggunaan baja impor sebagai bahan baku tepat sasaran.
Baca juga: Kemenkeu Beri Sinyal Akan Hapus Subsidi BBM dan Listrik
“Baja sangat diperlukan untuk industri pengguna. Oleh karena itu, pengaturan pengalokasian impor baja dilakukan secara selektif. Namun dengan proses yang transparan dan akuntabel, dengan tetap menjaga agar tidak melanggar ketentuan WTO,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang pada kesempatan itu mengatakan, impor baja sangat diperlukan untuk industri.
"Pemerintah sedang menyiapkan kebijakan untuk melakukan relaksasi tarif, dan Tim Teknis akan segera menyelesaikan," jelasnya.
Agus dalam hal ini terima kasih, kepada industri otomotif Jepang yang telah melakukan perluasan pasar produk otomotif Indonesia. Salah satunya untuk melakukan ekspor dari Indonesia ke Australia.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.
- istimewa
Selain itu, dalam pertemuan tersebut kedua negara turut membahas mengenai potensi kolaborasi lanjutan antara Indonesia dan Jepang. Hal itu dilakukan mengingat kerja sama antara Pemerintah Jepang dan Indonesia telah berlangsung selama hampir 50 tahun.
“Tahun depan adalah 50 Tahun Persahabatan ASEAN-Jepang. Kita ingin ada proyek besar kerja sama di bidang ekonomi, bersama dengan dunia usaha," kata Menteri Hagiuda.
Kemudian dalam kerangka IPEF (Indo-Pacific Economic Frameworks). Airlangga menyampaikan, Indonesia terbuka untuk berdiskusi dan telah mengikuti pembahasan kerangka kerja sama ini sejak launching di Jepang pada Mei 2022 lalu dan pertemuan teknis di Singapura pada pertengahan Juni lalu.
Indonesia berharap selain 4 pilar, Indonesia juga membutuhkan yang terkait dengan clean energy dan akses pasar. Oleh karena itu diperlukan penetapan komponen, prosedur dan mekanisme IPEF dengan jelas.
