Strategi OJK dan KPK Tangani Korupsi dan Kejahatan Sektor Keuangan yang Makin Canggih
- Dokumentasi OJK.
VIVA Bisnis – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), bersinergi untuk meningkatkan efektivitas pencegahan tindak pidana korupsi di sektor jasa keuangan. Upaya itu dilakukan dengan menggelar Workshop Kolaboratif, bertema 'Penegakan Hukum di Bidang Pasar Modal'.
Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata menjelaskan, tantangan KPK ke depan semakin luas dan berkembang, termasuk perkembangan kejahatan di sektor jasa keuangan.
"Karenanya, dibutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak untuk mendukung upaya pencegahan korupsi pada sektor ini," kata Alexander dalam keterangannya, Selasa 11 Oktober 2022.
Peran OJK diakuinya sangat signifikan, dalam membantu tugas pemberantasan korupsi melalui Trisula Pemberantasan Korupsi. "Yaitu pendidikan masyarakat, pencegahan, dan penindakan," ujarnya.
Gedung Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- VIVA/Andry Daud
Alex menyampaikan, OJK sendiri berperan sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Apabila industri jasa keuangan sehat dan bebas korupsi, maka pertumbuhan ekonomi dapat meningkat karena pendapatan dan belanja masyarakat juga mengalami peningkatan.
Kejahatan keuangan (financial crime) di Indonesia saat ini makin sulit dibuktikan, beragam, dan berkembang sesuai dengan kemajuan teknologi digital. Karenanya, lembaga jasa keuangan telah mengeksplorasi sumber data baru, bagi solusi penipuan dan kebijakan. Termasuk kecerdasan perangkat dari ponsel, pencocokan identitas, media sosial, jaringan profesional, serta data telekomunikasi yang bersifat realtime.
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata.
- Antara
"Melihat semakin canggihnya sistem yang dibuat oleh lembaga keuangan dalam mencegah dan mengimbangi fraud yang masif dilakukan dalam sektor keuangan, maka dari sisi penegakan hukum perlu memahami sistem pencegahan yang ada tersebut serta memiliki kompetensi dalam mendalami modus-modus yang dilakukan," ujarnya.
Wakil Ketua OJK, Mirza Adityaswara, mengapreasiasi penyelenggaraan Workshop Kolaboratif ini, karena dapat menjadi sarana untuk berdiskusi serta saling memberikan masukan. Terutama dalam mewujudkan koordinasi, dalam rangka penegakan hukum sektor jasa keuangan yang optimal khususnya di bidang pasar modal.
"Tepat sekali OJK dan Aparat Penegak Hukum termasuk KPK, berkolaborasi dan bersinergi melakukan upaya serius membersihkan pasar modal Indonesia dari para pelaku kejahatan finansial. Karena hal itu dapat merugikan kepentingan industri pasar modal, maupun perekonomian Indonesia," ujar Mirza.
