Anggota DPR Heran Pendapatan Negara Naik Tapi Masyarakat Miskin Bertambah
- VIVAnews/Ikhwan Yanuar
VIVA Bisnis – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mempertanyakan pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani yang mengatakan pendapatan negara tumbuh 30,5 persen atau mencapai Rp2.626,4 triliun di Tahun 2022. Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Sartono Hutomo mengaku heran dengan klaim pemerintah tersebut.
Sebab, mengacu data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan Indonesia pada September 2022 sebesar 9,57 persen. Angka ini setara dengan jumlah penduduk miskin 26,36 juta orang.
“Pendapatan negara tahun 2022 meningkat 30,5 persen mencapai Rp2.626,4 triliun. Tapi jumlah masyarakat miskin malah meningkat 200.000 orang dalam 6 bulan terakhir,” kata Sartono kepada wartawan, Selasa, 17 Januari 2023.
Tingkat Kemiskinan Naik Artinya Ekonomi Belum Pulih
Sartono Hutomo
- ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma
Sartono mengatakan, tingkat kemiskinan Indonesia yang naik pada September 2022 sebesar 9,57 persen, menunjukkan kondisi perekonomian Indonesia belum sepenuhnya pulih dari efek krisis dan pandemi.
"Sebelum pandemi, angka kemiskinan berkisar 24,79 juta orang. Saat ini masih terdapat tambahan 1,57 juta orang yang menjadi miskin dalam 2 tahun terakhir,” kata Sartono.
Anggaran Hendaknya untuk Angkat Derajat Hidup Masyarakat Kelas Bawah
Sartono berharap, pemerintah menggunakan anggaran dengan bijak dan tepat sasaran agar dapat mengangkat derajat hidup masyarakat kelas bawah.
“Terlebih lagi penerimaan negara berada di atas target yang ditetapkan,” ujarnya.
Lebih lanjut Kepala Departemen Perekonomian Partai Demorkat ini meminta agar pemerintah menjalankan program-program pro rakyat ketimbang program-program mercusuar yang tidak berdampak langsung terhadap kesejahteraan rakyat.
“Tahun 2023 diperkirakan akan mengalami badai krisis yang berat. Pemerintah hendaknya mempersiapkan jaring pengaman sosial dengan baik untuk mengantisipasi situasi yang dapat dengan cepat berubah,” imbuhnya.
Cak Imin: Negara Perlu Mengeluarkan Anggaran untuk PTN Berkualitas tapi Murah
Cak Imin mengatakan bahwa negara perlu mengeluarkan anggaran untuk memberikan akses pendidikan, khususnya perguruan tinggi negeri (PTN) yang bagus dan murah.
