Pemerintah Hari Ini Mulai Salurkan Bantuan Beras ke 21, 353 Keluarga Penerima Manfaat
- VIVA.co.id/ Adi Suparman (Bandung)
VIVA Bisnis – Pemerintah mulai menggelontorkan bantuan pangan secara bertahap, pada hari ini 31 Maret 2023. Bantuan sosial yang diberikan ini berupa beras untuk 21,353 Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan, proses regulasi terkait penyaluran bantuan ini sudah selesai. Sehingga sudah dapat disalurkan ke penerima manfaat.
"Pendistribusian bantuan ini sudah bisa dieksekusi oleh Bulog mulai 31 Maret 2023 dan dilaksanakan secara bertahap untuk disalurkan ke 21,353 KPM sesuai data dari Kementerian Sosial," ujar Arief dalam keterangan Jumat, 31 Maret 2023.
Beras Bulog
- vstory
Arief mengatakan, bantuan pangan berupa beras ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Joko Widodo dalam Rapat di Istana bersama Menteri dan Kepala Lembaga terkait dalam rangka menjaga stabilitas pangan dan menekan lonjakan inflasi.
"Seperti yang kita sampaikan dalam beberapa kesempatan sebelumnya, bantuan beras ini akan kita segera disalurkan kepada masyarakat mulai akhir Maret hingga Mei. Bantuan sebelum Lebaran hingga tiga bulan ke depan ini adalah tindak lanjut arahan Presiden dalam upaya pengendalian inflasi mengingat pada momentum HBKN seperti sekarang terjadi peningkatan permintaan (demand) bahan pangan di tengah masyarakat," ujarnya.
Inflasi kelompok pangan sangat berisiko terhadap peningkatan jumlah penduduk miskin
- vstory
Untuk memenuhi kebutuhan penyaluran bantuan beras ini kata dia, dibutuhkan total sekitar 630 ribu ton beras. Dalam hal bulan pertama, 210 ribu ton akan digelontorkan oleh Bulog kepada penerima bantuan.
Demi kelancaran penyaluran bantuan beras tersebut, Arief meminta kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk mendukung proses pendistribusian bantuan sehingga tepat sasaran.
“Dukungan dari Pemda melalui dinas pangan dan dinas sosial sangat penting dalam pendistribusian bantuan ini agar pada saat penyaluran bantuan beras tersebut diterima oleh KPM secara tepat, pelaksanaannya lancar, tertib administrasi dan tidak terjadi kesalahan yang berakibat pada timbulnya kerugian negara." tegas Arief.
