Satgas Mulai Usut Kasus Dugaan TPPU Rp349 Triliun, Mahfud: Kami Siap Bekerja
- VIVA/M Ali Wafa
VIVA Bisnis – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, memastikan bahwa pihaknya telah melakukan rapat pendahuluan bersama Satgas Komite Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), untuk kasus dugaan TPPU dengan agregat Rp349 triliun.
"Hari ini rapat hanya untuk memastikan bahwa, satu, kita punya komitmen untuk memberikan yang terbaik bagi negara, bagi ketata pemerintahan, terutama di bidang pengelolaan keuangan dan pemberantasan korupsi," kata Mahfud dalam telekonferensi di YouTube Kemenko Polhukam RI, Jumat, 5 Mei 2023.
Kedua, lanjut Mahfud, rapat pendahuluan hari ini juga untuk memastikan bahwa semua nama yang tercantum di dalam keputusan Menko Polhukam itu, semuanya sudah hadir hari ini.
Mahfud MD Hadiri RDP Dengan Komisi III DPR Terkait 349 Triliun
- VIVA/M Ali Wafa
Meskipun, Mahfud mengakui bahwa ada sebagian dari mereka yang hadir lewat virtual, karena undangannya baru kemarin sore. Seperti misalnya anggota satgas dari Yogyakarta, Semarang, Bandung.
"Jadi kalau pemberitahuan dari saya tidak lebih dari itu, bahwa kami siap bekerja dan mulai saat ini akan segera memilah-milah kasus mana yang akan didahulukan, kemudian untuk siapa, dan bagaimana caranya," kata Mahfud.
"Sehingga semua nanti mudah-mudahan bisa sangat produktif sampai akhir tahun 2023 ini. Minimal nanti kalau dari tenaga ahli akan ada temuan-temuan dan rekomendasi bagi perumusan kebijakan, serta usulan teknis-teknis dan mekanisme yang tepat bagi kasus yang sedang kita tangani," ujarnya.
Diketahui, Menko Polhukam, Mahfud Md, telah resmi membentuk Satgas Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Satgas ini dibentuk untuk mengusut transaksi mencurigakan senilai Rp 349 triliun.
Dia mengatakan, hal itu sesuai dengan hasil rapat komite TPPU tanggal 10 April tahun 2023, yang kemudian disampaikan kepada DPR melalui rapat dengar pendapat di Komisi III tanggal 11 April 2023.
Berikut adalah daftar susunan anggota dan pengurus Satgas TPPU:
Tim Pengarah:
1. Menko Polhukam Mahfud Md
2. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto
3. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana
Anggota
1. Dirjen Pajak Suryo Utomo
2. Dirjen Bea Cukai Askolani
3. Irjen Kemenkeu Awan Nurmawan Nuh
4. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febrie Adriansyah
5. Wakabareskrim Polri Irjen Asep Edi Suheri,
6. Deputi Bidang Kontra Intelijen BIN Mayjen TNI Aswardi
7. Deputi Analisis dan Pemeriksaan PPATK Danang Tri Hartono
Tenaga Ahli:
1. Yunus Husein (mantan Kepala PPATK)
2. Muhammad Yusuf (mantan Kepala PPATK)
3. Rimawan Pradiptyo (Dosen UGM)
4. Wuri Handayani (Dosen UGM)
5. Laode M Syarif (mantan Pimpinan KPK)
6. Tompo Santoso (Guru Besar UI)
7. Gunadi (Pakar Hukum)
8. Danang Widoyoko (TII)
9. Faisal Basri (Ekonom)
10. Mutia Ganj Rahman (Ahli Pidana)
11. Mas Achmad Santosa (Mantan pejabat KPK)
12. Ningrum Natasya (Pakar USU)
Tim Pelaksana:
1. Deputi 3 Bidang Hukum dan HAM Kemenko Polhukam
2. Deputi 5 Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kemenko Polhukam
3. Direktur Analisis dan Pemeriksaan I PPATK
