Kuota BBM dan LPG 2023 Disoroti, Kemenkeu Antisipasi Potensi Jebol
- VIVA/B.S Putra
Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melihat adanya risiko kuota subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan LPG jebol pada tahun ini.
Dirjen Anggaran Kemenkeu, Isa Rachmatarwata mengatakan, untuk itu Kementerian Keuangan akan bekerja sama dengan PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero). Itu dilakukan guna mengendalikan volume dari BBM dan listrik.
"Mengenai risiko pelampauan kuota subsidi BBM, LPG kami terus cermati hal itu karena ada potensi untuk itu. Dan kami terus kerja sama dengan badan usaha Pertamina, PLN untuk bisa kendalikan volume dari BBM dan listrik yang disubsidi untuk dikonsumsi," kata Isa dalam konferensi pers APBN KiTA edisi Agustus 2023, Jumat, 11 Agustus 2023.
Kendati demikian, Isa menyatakan untuk dampaknya kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih terkendali. Hal itu karena harga BBM dan bahan baku listrik pada tahun ini masih rendah dari yang ditetapkan pada APBN 2023.
Harga BBM naik.
- Pixabay.
"Tapi akan terus kami cermati terutama kami ingin ajak semua pihak untuk tetap jaga konsumsi BBM, listrik, LPG bersubsidi bisa kita kendalikan bersama. Dan tidak melampaui kuota yang sudah ditetapkan," tegasnya.
Adapun hingga Juli 2023 realisasi subsidi dan kompensasi BBM mencapai Rp 59,7 triliun, subsidi LPG 3 kg sebesar Rp 37,7 triliun, dan subsidi dan kompensasi listrik sebesar Rp 48,5 triliun.
Pemerintah sendiri melalui Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menetapkan kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) tahun 2023 untuk Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) atau BBM subsidi yakni Solar sebesar 17 juta kilo liter (KL). Dan kuota Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) atau Pertalite (RON 90) sebesar 32,56 juta KL.
Sedangkan untuk kuota volume LPG 3 kg pada 2023 Pemerintah menetapkan sebesar 8 juta metrik ton (MT)dan cadangan sebesar 0,5 juta MT.
