'Manuver' Vale Canada-Sumitomo soal Divestasi Saham Terbongkar, MIND ID Atur Strategi
- Istimewa
Jakarta – Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi VII DPR RI bersama Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM dan Holding BUMN Pertambangan MIND ID, mengungkap strategi antara Vale Canada dan Sumitomo untuk tetap memonopoli keputusan di Vale Indonesia usai divestasi dilakukan.
Wakil Ketua Komisi VII DPR, Bambang Haryadi mengaku, pihaknya mencurigai bahwa ada upaya-upaya antara Vale Canada dan Sumitomo, untuk tetap memonopoli keputusan di Vale Indonesia melalui skema kepemilikan saham di antara keduanya.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Utama MIND ID, Hendi Prio Santoso, mengungkap soal adanya perjanjian antara Vale Canada Limited dan Sumitomo Metal Mining (SMM). Perjanjian tersebut yakni block voting agreement, yang membuat Sumitomo harus mengikuti semua keputusan Vale Canada.
MIND ID.
- Dokumentasi MIND ID.
"Kami mencatat dalam struktur kepemilikan sahamnya itu, ada perjanjian lain berupa block voting agreement yang mengikat antara Vale SA dan Sumitomo Metal," kata Hendi dalam RDP bersama Komisi VII di DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa, 29 Agustus 2023.
"Sehingga Vale Canada dengan mudah melakukan konsolidasi, dan memaksa Sumitomo untuk mengikuti apapun keputusan yang Vale Canada tentukan," ujarnya.
Tambang nikel PT. Vale Indonesia Tbk di Sorowako, Luwu Timur, Sulawesi Selatan
- Antara/ Sahrul Manda Tikupadang
Karenanya, Hendi menegaskan bahwa MIND ID akan melakukan amandemen terkait perjanjian tersebut, sebagai syarat yang diajukan dalam proses divestasi saham Vale kali ini.
"Sebagai syarat yang kami ajukan untuk bisa melakukan program investasi lanjutan, maka perjanjian pemegang saham yang ada sekarang harus diamandemen, dibongkar dulu," kata Hendi.
Hal itu menurut Hendi sangat penting, guna membongkar strategi monopoli yang coba dilakukan Vale Canada terhadap Sumitomo melalui perjanjian block voting agreement. Di mana, kesepakatan itu mengharuskan Sumitomo patuh dan mengikuti apapun keputusan Vale Canada nantinya.
"Karena kalau tidak, pihak pemegang saham lainnya ini sudah terikat dalam block voting agreement. Jadi sebagai syarat untuk ikut investasi lanjutan, ini harus dibongkar dulu, harus diamandemen dulu," ujarnya.
