Anggota DPR Minta Pemerintah Diskon Tarif Tol 50 Persen saat Mudik Lebaran 2024
- ANTARA FOTO/Dedhez Anggara
Jakarta – Anggota Komisi V DPR RI, Sigit Sosiantomo, meminta Pemerintah serta Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) agar memberikan diskon tarif tol kepada masyarakat pada periode mudik Lebaran 2024.
Hal ini diungkapkan Sigit, dalam rapat kerja Komisi V bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Kementerian Perhubungan di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.
"Pak Menteri PUPR luar biasa berinisiatif (agar dapat) untuk mendiskon tol. Pak menteri berinisiatif diskon sampai dengan 50 persen, tadi mereka kan minta dari badan usaha BUJT, sekarang dari Pak PU sendiri," kata Sigit dalam rapat Komisi V DPR dengan Menteri PUPR dan Menteri Perhubungan di DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa, 2 April 2024.
Dia mengungkapkan, diskon tarif tol sangat dibutuhkan untuk mendukung periode mudik lebaran bagi para masyarakat. Sigit pun mencontohkan kebijakan yang diterapkan di Malaysia, dimana tarif tol dihapuskan selama 2 hari jelang Hari Raya Idul Fitri.
Menurutnya, seharusnya Indonesia juga bisa menerapkan kebijakan tersebut, setidaknya dengan memberikan diskon hingga 50 persen.
"Kebijakan Pak Menteri PU yang populis sangat dibutuhkan. Masa kalah sama Malaysia gratis tol saat lebaran, dan keuntungan jalan tol dihitung dalam kondisi normal dia gak masukkan faktor lebaran atau periode natal dan Tahun Baru," ujarnya.
Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR, Hedy Rahadian.
- VIVA/Mohammad Yudha Prasetya
Secara terpisah, Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Marga Kementerian PUPR, Hedy Rahadian mengungkapkan, kebijakan ini sebenarnya bisa diterapkan, namun dengan klaim ganti rugi yang diminta oleh para BUJT kepada pemerintah. Sehingga, hal tersebut akan memakan alokasi dari APBN.
"Ya memungkinkan saja, kalau secara aturan digratiskan pun mungkin. Tapi mereka (BUJT) akan klaim ke negara. Kan eman-eman (sayang-sayang) nanti," ujar Hedy.
Namun pada dasarnya, kebijakan tarif tol yang didiskon memberikan sederet banyak manfaat. Antara lain mulai dari keringanan bagi masyarakat, hingga mampu memecah tingkat kepadatan lalu lintas apabila kebijakan tersebut dapat dilakukan secara cermat pada waktu tertentu.
"Tarif tol itu di samping punya fungsi sosial ya karena orang mudik puasa diberi kebahagiaan 20 persen, itu fungsi religius kan, fungsi sosial lah," ujarnya.
DPR Rencana Revisi UU Polri
DPR RI berencana membahas Revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kabar itu pun terkonfirmasi oleh Anggota Komisi III DPR RI
