Gubernur BI Ungkap Tujuan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025-2030
- VIVA.co.id/Mohammad Yudha Prasetya
Jakarta – Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan pihaknya terus berupaya menyempurnakan dan memperluas digitasi sistem pembayaran melalui Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025-2030.
Dia menjelaskan esensi dan inisiatif utama dari upaya tersebut antara lain yakni untuk terus memperbarui, memodernisasi, dan memperkuat infrastruktur sistem pembayaran di Indonesia.
"Yaitu untuk pengembangan sistem pembayaran retail. Tidak hanya BI-FAST, tapi juga fast payment oleh swasta, dan berkolaborasi untuk mendorong ekonomi keuangan digital nasional," kata Perry dalam Kick-Off & Seminar BI Hackaton 2024, Senin, 29 April 2024.
Ilustrasi BI FAST di M-BCA.
- istimewa
Tak hanya itu, Perry juga menjelaskan tujuan lainnya, yakni untuk membantu pengembangan infrastruktur pembayaran wholesale. Dia memastikan, BI juga akan memperbarui dan memodernisasi Real Time Gross Settlement (RTGS), yang tidak hanya multi-currency melainkan juga modern sesuai dengan ISO 2022.
Real Time Gross Settlement (RTGS) adalah sistem transfer elektronik, dimana bank-bank terhubung dengan sistem RTGS milik BI yang proses transaksinya dapat langsung terlaksana saat itu juga (real time).
"Dan infrastruktur pusat data pembayaran, yang tentu saja akan mendorong ekonomi keuangan digital pertama," ujarnya.
Kemudian, Perry menambahkan bahwa BI juga bakal memperkuat dan melakukan konsolidasi kepada para pelaku industri, guna mendorong pengembangan sistem pembayaran.
"Konsolidasi tentu saja kita perlu lakukan. Ada dua kelompok. Kelompok pelaku atau perusahaan sistem pembayaran yang besar dan tentu saja yang lainnya. Jadi, semua pihak terlibat, dan yang berkolaborasi terus mendukung sistem pembayaran kita secara digital. Dan masing-masing tentu saja punya peran," kata Perry.
Sehingga, lanjut Perry, nantinya para pelaku industri itu juga bisa memperluas layanan digital sistem pembayaran, melalui kemampuan, teknologi, manajemen risiko, kapasitas dari sumber daya manusianya, maupun kemampuan dan spesifikasi masing-masing pelaku industri tersebut.
Selain itu, Perry juga menekankan perlunya terus mendorong penciptaan inovasi. Karena menurutnya, digitalisasi ekonomi keuangan melalui digitalisasi sistem pembayaran, sangat memerlukan inovasi tersebut untuk pengembangan selanjutnya.
"Tentu saja melalui kerja sama dengan industri. Digitalisasi ekonomi keuangan nasional, digitalisasi sistem pembayaran, semuanya perlu bisa memperluas layanan digital sistem pembayaran, dengan tetap memperhatikan, mempertimbangkan, dan mengutamakan soal perlindungan," ujarnya.
Ketua OJK Ungkap Alasan Pentingnya Investor Pasar Modal Dilindungi
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Mahendra Siregar menegaskan, pentingnya perlindungan investor pasar modal.
