Digitalisasi Perpajakan, Begini Cara Mudah Bayar Retribusi di Jakarta
- VIVA/M Ali Wafa
Jakarta, VIVA – Pembayaran retribusi di Jakarta sekarang dibuat jauh lebih simpel. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi DKI Jakarta mempermudah masyarakat mengakses layanan pembayaran, sekaligus mendukung digitalisasi di bidang perpajakan daerah.
Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan Bapenda Jakarta, Morris Danny menyatakan, masyarakat tidak perlu lagi antre panjang di kantor pelayanan, karena Pemerintah Provinsi DKI Jakarta lewat Bapenda sudah memperluas pilihan kanal pembayaran.
"Mulai dari aplikasi digital, QRIS, sampai gerai ritel modern. Semuanya bisa dipakai untuk menyelesaikan kewajiban retribusi dengan cepat dan praktis," kata Morris dikutip dalam keterangan tertulis, Sabtu, 26 April 2025.
Ilustrasi pembayaran QRIS.
- qris.id
Dengan banyaknya pilihan yang tersedia, lanjutnya, pembayaran retribusi bisa dilakukan kapan saja dan dari mana saja. Masyarakat tidak harus cuti kerja atau buang waktu di perjalanan. Semua bisa diurus dari genggaman tangan.
Morris menuturkan, Pemprov DKI Jakarta berharap kemudahan ini bisa mendorong kesadaran dan kepatuhan warga dalam membayar retribusi tepat waktu, sekaligus menciptakan sistem layanan yang makin efisien dan modern.
"Inisiatif ini jadi bagian dari komitmen Jakarta menuju pelayanan publik yang lebih adaptif dan berbasis teknologi. Lebih dari sekadar memudahkan urusan bayar-membayar, sistem ini dirancang agar seluruh proses administrasi berjalan transparan, cepat, dan akuntabel," katanya.
Seperti diketahui, pembayaran retribusi bisa dilakukan lewat berbagai channel. Beberapa opsi yang bisa dipilih di antaranya bisa lewat teller Bank DKI, kasir ritel Indomaret, ATM, dan Bank DKI. Sementara itu, lewat aplikasi digital, bisa melalui Bank DKI Mobile Banking, Go Tagihan, Shopee, Blibli, OVO. Kemudian lewat QRIS Go Tagihan, Shopee, DANA, Bukalapak, OVO, LinkAja, dan Sakuku.
"Cukup pilih channel yang paling nyaman, ikuti petunjuk di platform tersebut, dan lakukan pembayaran sesuai nominal yang tertera. Semudah itu," tuturnya.
Hashim Sebut Pajak Digital Mulai 9 November, Airlangga: Nanti Kita Lihat
Rencana penerapan pajak digital pada 9 November 2026 masih menunggu pembahasan lebih lanjut di tingkat pemerintah. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga.
