Sama-sama Motor Matik, Pajak Honda BeAT dan Yamaha Mio Ternyata Berbeda
- Yamaha Indonesia
Jakarta, VIVA - Honda BeAT dan Yamaha Mio sama-sama menjadi pilihan di pasar motor bekas. Keduanya dikenal praktis untuk mobilitas sehari-hari. Namun, pajak tahunan kedua motor ini ternyata berbeda, meskipun tahun produksinya berdekatan.
Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri yang dirangkum VIVA Otomotif Senin 2 November 2026, perbedaan terlihat pada sejumlah tahun produksi 2020 hingga 2025. Untuk motor produksi 2020, NJKB Honda BeAT tipe D1B02N12L2 tercatat Rp11,7 juta. Sementara itu, Yamaha Mio M3 tipe SE88 memiliki NJKB Rp12,1 juta.
Dengan tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) kendaraan pertama sebesar 2 persen di DKI Jakarta dan bobot kendaraan 1,0, estimasi PKB Honda BeAT mencapai Rp234 ribu per tahun. Adapun Yamaha Mio M3 sekitar Rp242 ribu. Selisihnya Rp8 ribu per tahun.
Perbedaan serupa terlihat pada tahun produksi berikutnya. Pada 2021, NJKB Honda BeAT tercatat Rp11,7 juta, sedangkan Yamaha Mio M3 Rp12,4 juta. Estimasi PKB masing-masing mencapai Rp234 ribu dan Rp248 ribu per tahun.
Untuk produksi 2022, NJKB Honda BeAT sebesar Rp12,2 juta dan Yamaha Mio M3 Rp12,5 juta. Dengan perhitungan yang sama, estimasi PKB keduanya mencapai Rp244 ribu dan Rp250 ribu.
Pada 2023, NJKB Honda BeAT mencapai Rp12,4 juta, sedangkan Yamaha Mio M3 Rp12,8 juta. Estimasi PKB masing-masing sebesar Rp248 ribu dan Rp256 ribu per tahun.
Selisihnya bertambah pada produksi 2024. NJKB Honda BeAT tercatat Rp13 juta, sementara Yamaha Mio M3 Rp13,4 juta. Estimasi PKB kedua motor mencapai Rp260 ribu dan Rp268 ribu.
Adapun untuk produksi 2025, NJKB Honda BeAT sebesar Rp13,1 juta dan Yamaha Mio M3 Rp13,5 juta. Estimasi PKB masing-masing mencapai Rp262 ribu dan Rp270 ribu per tahun.
Dari perbandingan tersebut, estimasi PKB Honda BeAT lebih rendah daripada Yamaha Mio M3 untuk seluruh tahun produksi 2020-2025. Selisihnya berkisar Rp6 ribu hingga Rp14 ribu per tahun.
Perhitungan ini menggunakan NJKB sebagai dasar pengenaan PKB dengan asumsi kendaraan pertama dan bobot 1,0. Nominal tersebut merupakan estimasi PKB, bukan total pembayaran tahunan yang mencakup SWDKLLJ dan bea balik nama.