KSPI Usulkan Iuran Pesangon Dihitung dengan Metode Aktuaria, Begini Simulasinya
- Yeni Lestari/VIVA
Jakarta, VIVA - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengusulkan agar besaran iuran dana cadangan pesangon ditentukan melalui kajian aktuaria. Penghitungannya perlu mempertimbangkan formula pesangon, masa kerja, dan tingkat upah pekerja.
Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal mengatakan penghitungan tersebut diperlukan agar besaran iuran sesuai dengan kewajiban perusahaan dalam memenuhi hak pesangon pekerja.
"Jadi harus dihitung secara aktuaria, berapa besaran iurannya. Itu berdasarkan formula pesangon, masa kerja, dan upah," kata Said dalam konferensi pers KSPI dan Partai Buruh yang diikuti secara daring di Jakarta, Senin.
Ia menegaskan, simulasi iuran sebesar 3,3 persen yang pernah dibahas pada masa Menteri Tenaga Kerja Erman Suparno bukan merupakan tarif resmi untuk skema dana cadangan pesangon yang kini diusulkan.
Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan penghitungan aktuaria terbaru untuk menetapkan besaran iuran yang tepat.
Said juga mengusulkan adanya batas atas upah (ceiling wages) sebagai dasar penghitungan iuran. Menurutnya, kebijakan ini diperlukan agar kontribusi perusahaan tetap proporsional, terutama bagi pekerja dengan upah sangat tinggi.
Meski demikian, penerapan batas atas upah tersebut tidak boleh mengurangi hak pesangon yang diterima pekerja.
Ia menjelaskan, jika dana yang dibayarkan oleh pengelola dana cadangan pesangon lebih kecil daripada hak yang seharusnya diterima pekerja, perusahaan tetap wajib membayar kekurangannya.
Hal serupa berlaku bagi perusahaan yang memiliki perjanjian kerja bersama (PKB) dengan ketentuan pesangon lebih besar daripada aturan perundang-undangan. Dana cadangan hanya membayar bagian sesuai ketentuan, sedangkan selisihnya tetap menjadi tanggung jawab perusahaan.
"Kalau dalam perjanjian kerja bersama disepakati pesangon tiga kali ketentuan, yang satu kali diambil dari lembaga penyelenggara, sedangkan kekurangannya dibayar perusahaan. Jadi tidak ada hak pekerja yang hilang," jelasnya.
Dari sisi perusahaan, Said menilai skema pembayaran iuran secara berkala dapat membantu dunia usaha menyiapkan dana pesangon secara bertahap. Dengan begitu, perusahaan tidak perlu menyediakan dana dalam jumlah besar sekaligus ketika terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK), PHK massal, maupun penutupan usaha.