KSPI Usulkan Iuran Pesangon Dihitung dengan Metode Aktuaria, Begini Simulasinya

Penasihat Khusus Presiden bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal
Sumber :
  • Yeni Lestari/VIVA

Jakarta, VIVA - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengusulkan agar besaran iuran dana cadangan pesangon ditentukan melalui kajian aktuaria. Penghitungannya perlu mempertimbangkan formula pesangon, masa kerja, dan tingkat upah pekerja.

img_title KSPI Sebut Danantara Layak Dipertimbangkan untuk Kelola Dana Cadangan Pesangon, Said Iqbal Ungkap Alasannya

Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal mengatakan penghitungan tersebut diperlukan agar besaran iuran sesuai dengan kewajiban perusahaan dalam memenuhi hak pesangon pekerja.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

"Jadi harus dihitung secara aktuaria, berapa besaran iurannya. Itu berdasarkan formula pesangon, masa kerja, dan upah," kata Said dalam konferensi pers KSPI dan Partai Buruh yang diikuti secara daring di Jakarta, Senin.

img_title KSPI Nilai Dana Cadangan Pesangon Bisa Jamin Hak Pekerja saat PHK

Ia menegaskan, simulasi iuran sebesar 3,3 persen yang pernah dibahas pada masa Menteri Tenaga Kerja Erman Suparno bukan merupakan tarif resmi untuk skema dana cadangan pesangon yang kini diusulkan.

Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan penghitungan aktuaria terbaru untuk menetapkan besaran iuran yang tepat.

img_title Alasan Perusahaan Wajib Setor Dana Cadangan Pesangon ke Pengelola Pemerintah Mulai 2027

Said juga mengusulkan adanya batas atas upah (ceiling wages) sebagai dasar penghitungan iuran. Menurutnya, kebijakan ini diperlukan agar kontribusi perusahaan tetap proporsional, terutama bagi pekerja dengan upah sangat tinggi.

Meski demikian, penerapan batas atas upah tersebut tidak boleh mengurangi hak pesangon yang diterima pekerja.

Ia menjelaskan, jika dana yang dibayarkan oleh pengelola dana cadangan pesangon lebih kecil daripada hak yang seharusnya diterima pekerja, perusahaan tetap wajib membayar kekurangannya.

Hal serupa berlaku bagi perusahaan yang memiliki perjanjian kerja bersama (PKB) dengan ketentuan pesangon lebih besar daripada aturan perundang-undangan. Dana cadangan hanya membayar bagian sesuai ketentuan, sedangkan selisihnya tetap menjadi tanggung jawab perusahaan.

"Kalau dalam perjanjian kerja bersama disepakati pesangon tiga kali ketentuan, yang satu kali diambil dari lembaga penyelenggara, sedangkan kekurangannya dibayar perusahaan. Jadi tidak ada hak pekerja yang hilang," jelasnya.

Dari sisi perusahaan, Said menilai skema pembayaran iuran secara berkala dapat membantu dunia usaha menyiapkan dana pesangon secara bertahap. Dengan begitu, perusahaan tidak perlu menyediakan dana dalam jumlah besar sekaligus ketika terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK), PHK massal, maupun penutupan usaha.

Menurutnya, mekanisme ini dapat memberikan kepastian bagi pekerja dalam memperoleh hak pesangon sekaligus membantu perusahaan merencanakan kewajiban keuangannya.

Said menegaskan, kewajiban membayar pesangon bukanlah beban baru bagi perusahaan karena sudah diatur dalam ketentuan ketenagakerjaan.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

"Dana cadangan pesangon itu dimaksudkan sebagai mekanisme untuk menyiapkan pembiayaan kewajiban tersebut secara bertahap," katanya.

Ia menambahkan, skema dana cadangan pesangon tidak berlaku bagi usaha mikro dan kecil (UMK). Sementara itu, perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban membayar iuran dapat dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku. (ANT)

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad

KSPI Dukung Dasco jadi Cawapres, Jumhur: Bisa Jadi Jembatan Emas Pemerintah

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menilai Ketua Harian Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad sosok yang ideal jadi Wapres

img_title
VIVA.co.id
16 November 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut