Pembangunan Kereta Cepat Mangkrak, Menhub Tolak Ambil Alih

Selasa, 26 Januari 2016 - 21:47 WIB
Oleh :
Groundbreaking pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung di Cikalong Wetan, Bandung Barat, beberapa waktu silam.
Groundbreaking pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung di Cikalong Wetan, Bandung Barat, beberapa waktu silam.
Sumber :
  • ANTARA/Hafidz Mubarak A
Photo Mini 1
VIVA.co.id
- Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan, pembangunan proyek kereta cepat, atau
High Speed Railway
(HSR) bisa saja mangkrak, atau terhenti di tengah jalan.


Terlebih, saat ini, masih ada beberapa proses perizianan‎ terkait pembangunan yang perlu diselesaikan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).


Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mengatakan, jika nantinya pembangunan ini gagal ditengah jalan, pihaknya memastikan tidak akan mengambil alih pembangunannya.


"Kalau mangkrak, atau tidak tergantung badan usahanya (PT KCIC). Saya hanya regulator, masa kita kejar-kejar," ujar Jonan di gedung DPR, Jakarta, Selasa 26 Januari 2016.


Baca Juga :
Soal Kereta Cepat, Menhub Budi Tak Mau Gegabah
Selain itu, menurutnya, proyek ini sudah menjadi tanggung jawab penuh dari PT KCIC.‎ Ini juga karena, dana pembangunan ini tidak menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara.

Baca Juga :
Jadi Menhub, Budi Akan Tetap Minta Petunjuk Jonan

"(Jika gagal) kita tidak mau ambil alih kok," katanya.
Baca Juga :
Ini Bisik-bisik Jonan ke Menhub Baru


Jonan juga menjelaskan, dalam pembangungan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung pemerintah juga enggan memberikan ganti rugi kepada para investor yang tergabung dalam proyek kereta cepat.


PT Kereta Cepat Indonesia Cina (KCIC) merupakan perusahaan gabungan antara perusahaan China dengan empat BUMN, yakni PT Jasa Marga Tbk, PT Wijaya Karya Tbk, PT KAI, dan PTPN VIII.


"Kalau soal melibatkan BUMN, itu kan tanyakan ke Menteri BUMN. Kalau layak tidak layak, ditanyakan ke Menteri BUMN," ujarnya. (asp)

Halaman Selanjutnya
Jonan juga menjelaskan, dalam pembangungan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung pemerintah juga enggan memberikan ganti rugi kepada para investor yang tergabung dalam proyek kereta cepat.
Halaman Selanjutnya