- U-Report
VIVA.co.id – Hingga saat ini, masih ada belasan ribu desa tertinggal yang belum terjamah listrik. Pemerintah pun mengupayakan berbagai hal, agar desa-desa tersebut bisa dialiri listrik. Salah satunya dengan program Indonesia Terang.
"Kita memiliki 12.659 desa atau 16 persen desa, yang belum mendapatkan listrik yang memadai," kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said, di Hotel Dharmawangsa, Jakarta, Minggu 28 Februari 2016.
Bahkan, kata Sudirman, ada 2.519 desa yang sama sekali belum teraliri listrik. Sebagian besar desa-desa tersebut berada di Papua dan kawasan Indonesia Timur lainnya.
"Program Indonesia Terang akan segera dilaksanakan tahun ini," katanya.
Sudirman mengatakan, program yang akan diluncurkan pada minggu ketiga Maret 2016 ini akan berupaya membangun instalasi listrik di 10.300 desa hingga akhir 2019.
Program ini juga bertujuan untuk meningkatkan elektrifikasi, dari 86 persen saat ini menjadi 97 persen pada 2019.
"Strateginya harus inklusif. Semua pihak terkait dikabarkan, serta aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan," ujarnya.
Sudirman mengatakan, pihaknya memprioritaskan enam provinsi, yaitu Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Sebab, 67 persen desa tertinggal yang belum terjangkau listrik ada di enam provinsi itu.
Total kapasitas listrik yang harus terpasang di enam provinsi itu sebesar 180 Mega Watt (MW), dengan rincian Maluku Utara sebesar 13 MW, Papua Barat 15 MW, Papua 101 MW, Maluku 14 MW, Nusa Tenggara Timur 35 MW, dan Nusa Tenggara Barat 2 MW.
Strategi pertama dalam implementasi program ini adalah memaksimalkan pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT), seperti energi surya, energi air, energi angin, energi biomassa, dan energi air laut.
Dengan memanfaatkan energi setempat, pembangunan pembangkit dan transmisi listrik bisa dibangun secara lokal (off grid), berbasis antar pulau, dan tak perlu menunggu datangnya jaringan listrik dari pusat.
"Nanti akan ‘dikeroyok’. Ada PLN, swasta, donor multilateral, dan kalau perlu, BUMD," jelasnya.
Sementara itu, Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM, Rida Mulyana, mengatakan, anggaran pemerintah hanya cukup menerangi 120 titik. Artinya, dua belas ribuan desa tertinggal itu memerlukan seratus tahun, jika ingin bisa mengakses listrik.
"Itulah makanya butuh ada percepatan," kata Rida.
Rida menjelaskan, Kementerian ESDM tidak sendirian mewujudkan program ini. Mereka menggandeng Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Desa, untuk mensinergikan program ini.
"Khususnya di Indonesia Timur, yang spesifik dan banyak kepulauan. Yang bisa dikembangkan adalah memanfaatkan sumber di sekitar, yaitu EBT," ujar Rida.
