- Dokumentasi Kemenpora
VIVA.co.id - Komisi Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendesak agar Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi memberi kompensasi bagi masyarakat yang dirugikan akibat terbitnya Surat Keputusan pembekuan terhadap PSSI.
Menurut salah seorang anggotanya Siane Indriani, langkah ini telah membuat banyak masyarakat Indonesia kehilangan pekerjaannya.
Menurut Siane, Menpora telah mengeluarkan kebijakan tidak berpihak kepada masyarakat. Hal itu bisa dilihat dari banyaknya orang terpaksa kehilangan pekerjaan, karena kompetisi sepakbola di Tanah Air mati suri akibat sanksi FIFA.
"Kalau pemerintah mau membenahi sepakbola, bukan begini. Kalau ini ,justru malah mematikan sepakbola. Mematikan potensi-potensi yang sudah ada," tutur Siane, saat ditemui di kantor Komnas HAM, Jumat 10 Juli 2015.
"Seharusnya ada kompensasi dari pemerintah. Tidak fair dong bagi mereka, yang salah siapa? Kalau memang mau mencari tikus, jangan dibakar dengan lumbung-lumbungnya. Sekarang yang tidak salah malah menjadi korban," katanya.
Dalam waktu dekat, Komnas HAM merencanakan untuk bergerak mengumpulkan data-data terkait korban dari kebijakan Menpora. Kemudian, hasil temuan itu akan diajukan kepada pemerintah melalui Presiden Joko Widodo.
Tujuannya tidak lain, agar Presiden turun tangan menghentikan kebijakan yang telah diambil Menpora."Dalam waktu dekat, kami akan mendata," kata Siane.
"Kami ingin masyarakat bersama-sama mendata dan mencari seberapa besar kerugian yang dialami. Kami mau tunjukkan ke pemerintah, inilah kerugian yang dialami dari kebijakan yang keliru," sambung Siane.
Kritik terhadap langkah pembekuan PSSI yang dilakukan oleh Menpora, sebenarnya bukan kali ini saja terjadi. Sebelumnya, Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla, bahkan pernah meminta agar Menpora segera merevisi keputusan tersebut.
Selain itu, tokoh-tokoh olahraga nasional, seperti Agum Gumelar juga sudah berulang kali mengingatkan, agar Menpora mencabut SK pembekuan tersebut.
Agum yang pernah menjadi penengah terhadap kisruh yang melanda PSSI, bahkan sempat menemui Presiden RI, Joko Widodo untuk membicarakan hal ini. Namun, upayanya tidak berhasil. Terakhir, bersama sejumlah tokoh sepakbola lainnya, Agum pun mendukung PSSI melawan kesewenang-wenangan Menpora.
(asp)
