- VIVA.co.id/Radhitya Andriansyah
VIVA.co.id – Status PSSI telah diakui kembali oleh pemerintah menyusul dicabutnya SK Pembekuan bernomor 01307, pada Selasa 10 Mei 2016 lalu. PSSI semakin bebas bergerak lantaran sanksi FIFA telah dicabut.
Kini, PSSI sudah bisa kembali melakukan kegiatan di level nasional maupun internasional. Program pembinaan usia dini, kursus wasit, pelatih, kompetisi, serta pengelolaan timnas, sudah seharusnya dijalankan kembali.
Pihak PSSI mengakui tak bisa melakukan seluruh kegiatan tersebut secara mandiri. Mereka siap berkolaborasi dengan pemerintah.
Tak cuma di level Kementerian, PSSI ingin menjalin kerjasama dengan pihak Istana. "Kami sudah mulai bekerja hari ini. Secepatnya, kami berkomunikasi dengan pemerintah, dalam hal ini, Kemenpora, Kemensesneg, bahkan jika perlu dengan Presiden Joko Widodo," kata Acting Ketua Umum PSSI, Hinca Pandjaitan, di kantornya, Senin 16 Mei 2016.
Hinca menyatakan komunikasi dengan pemerintah, khususnya Presiden Jokowi, diperlukan untuk menggalang dukungan. PSSI juga ingin memberikan pandangan mereka terkait peran pemerintah dalam pengelolaan sepakbola nasional.
"Kami akan membicarakan soal pengelolaan yang baik ke depan. Kami akan bahas mana pekerjaan yang bisa dilakukan oleh PSSI dan pemerintah. Kami tak bisa berjalan sendiri, dan pastinya harus mendapat dukungan dari pemerintah," tutur Hinca.
Terkait pencabutan sanksi, pria yang juga berprofesi sebagai pengacara tersebut angkat bicara. Hinca mengungkapkan proses pencabutan sanksi FIFA berlangsung dengan sangat mudah.
Presiden FIFA, Gianni Infantino, tak ragu mengangkat sanksi untuk Indonesia karena sudah menerima surat pencabutan SK Pembekuan dari Kemenpora. "Jadi, tak ada alasan bagi FIFA untuk mencabut sanksinya. Saya dan saudara Azwan Karim, selaku Sekretaris Jenderal, melakukan diplomasi dengan AFC dan FIFA, 24 jam sebelum Kongres. Ternyata, Infantino sudah menerima surat tersebut," terang Hinca.
