- Biro Pers Istana Presiden/Abror Rizki
VIVAnews - Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng meminta semua pihak tidak mempolitisasi kegiatan olahraga. Menteri juga membantah persoalan yang dihadapi Liga Super Indonesia (LSI) dan Liga Primer Indonesia (LPI) sudah dipolitisasi.
"Tidak ada (politisasi). Dua-duanya anak bangsa," kata Andi dalam diskusi yang digelar Radio Trijaya di Jakarta, Sabtu 8 Januari 2011.
Menurut dia, PSSI tetap merupakan induk organisasi sepak bola nasional. Namun, untuk urusan sepak bola profesional ditangani di bawah Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI).
"LPI tidak minta uang ke pemerintah maupun PSSI. Tugas pemerintah kan mempermudah untuk berpartisipasi di olahraga," ujarnya.
Dia menjelaskan, seluruh kegiatan olahraga profesional di Indonesia di atur dalam undang-undang dan ditangani oleh BOPI. "Untuk itu, olahraga jangan dipolitisasi. Jangan ada warna-warna lain," tuturnya.
Sebelumnya, keluarnya izin penyelenggaraan LPI oleh kepolisian dipertanyakan pihak PSSI. Direktur Hukum dan Peraturan PSSI Max Boboy menilai sepatutnya kepolisian berkordinasi dengan pihaknya dulu menyangkut hal ini.
"Ini yang memberi izin adalah polisi. Padahal UU No. 3 Tahun 2005 menyebutkan kalau penyelenggaraan kompetisi harus mendapat rekomendasi dari induk organisasi dalam hal ini PSSI," kata Max yang saat dihubungi VIVanews.com sedang berada di Bali, beberapa waktu lalu.
Max juga menilai adalah tidak pada tempatnya BOPI memberikan rekomendasi. "Ini aneh. Apa urusannya BOPI dengan sepakbola? Apakah mereka itu induk organisasi sepakbola di Indonesia?" kata Max.